Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajak investor Australia untuk berinvestasi di proyek-proyek pembangunan infrastruktur pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA).
Ia mengatakan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur di Indonesia, PINA mempercepat terjadinya transaksi keuangan proyek karena juga berperan sebagai fasilitator dan mempersiapkan daftar proyek yang akan ditawarkan kepada investor, serta membangun ekosistem investasi.
"Saya juga mendorong para investor Australia untuk berpartisipasi membangun infrastruktur di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia dengan skema PINA ini," ujar Bambang dalam dalam acara Konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC), di Gold Coast, Australia, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Antaranews di Jakarta, Senin.
Sebagai sektor utama perekonomian, Pemerintah Indonesia menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, yaitu Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Mandalika, Morotai, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Tengger, dan Semeru, Labuan Bajo, serta Wakatobi. Empat pertama berfungsi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, sementara enam terakhir berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pemerintah menyadari untuk membangun 10 destinasi pariwisata tersebut tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas serta menuntut investasi yang besar pula.
"Tren investasi sektor pariwisata di Indonesia tumbuh secara konstan selama lima tahun terakhir. Nilai realisasi investasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mencapai 46,7 persen dari total investasi sektor pariwisata pada 2012-2017, namun sebagian besar realisasi terjadi di Jakarta. Untuk itu, penting bagi kami untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya," ujar Bambang.
Sementara itu anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur atau sebesar 148,2 miliar dolar AS, sisanya diharapkan dapat dipenuhi 22,2 persen oleh BUMN atau sebesar 79,8 miliar dolar AS dan 36,5 persen oleh sektor swasta atau sebesar 131,1 miliar dolar AS.
Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal itulah pemerintah menginisiasi PINA dan mengajak Australia ikut mengembangkan infrastruktur di destinasi wisata utama, mengingat Indonesia adalah pasar ekspor Australia.
Sepanjang 2017 total perdagangan barang dan jasa dua arah Australia-Indonesia mencapai 16,4 miliar dolar AS, yang menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-13 bagi Australia. Total ekspor dari Indonesia ke Australia dari Januari hingga Mei 2018 mencapai 1,163 miliar dolar AS, sementara total impor Indonesia dari Australia sebesar 2,351 miliar dolar AS.
"Melalui perjanjian kemitraan, saya berharap IA-CEPA dapat meningkatkan daya saing dan investasi pada sektor prioritas pariwisata terutama pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia, karena saya yakin potensi pariwisata Indonesia sangat besar dan dapat menarik investor Australia untuk berinvestasi," ujar Bambang.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang ditargetkan rampung di 2018. "Saat ini, Pemerintah Indonesia dan Australia sedang melakukan kajian hukum atau legal scrubbing terhadap perjanjian tersebut," kata Bambang.
