Jakarta (Antaranews Babel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wajar terhadap pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menghormati keputusan Australia memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Wapres menilai pernyataan Prabowo yang berlawanan dengan sikap Pemerintah Indonesia tersebut merupakan pernyataan politik di masa kampanye menjelang pemungutan suara Pilpres 2019.
"Itu kan pandangan politik, dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut Pemerintah kan? Kecuali kalau dia (anggota) Partai Golkar, ya bisa ditegur," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.
Meskipun sikap Prabowo berseberangan dengan Pemerintah dalam hal dukungan terhadap Palestina, Pemerintah tidak akan menanggapi serius atas pernyataan capres dari Partai Gerindra tersebut.
"Kalau namanya oposisi, ya pendapat-pendapat politiknya tidak bisa kita tegur, tidak harus sama dengan Pemerintah. Nanti masyarakat yang menilai (bahwa) Partai A begini sikapnya, Partai B begini. Masyarakat yang menilai, bukan Pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya Prabowo mengatakan keputusan Pemerintah Australia memindahkan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalam harus dihargai dan itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, calon wapres pasangan Prabowo, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tetap mendukung upaya memperjuangkan hak rakyat Palestina di tengah pemindahan kantor kedubes Australia tersebut.
Sandiaga mengatakan rencana tersebut sepenuhnya akan menjadi keputusan politik dari Pemerintah Australia, namun dia berharap tidak ada langkah terburu-buru sehingga membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil.
"Posisi kami sangat tegas, kita akan berjuang untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan komitmen Indonesia," kata Sandiaga di Kota Malang, Jumat.
Sandiaga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara sahabat Australia, sudah menyampaikan bahwa posisi Indonesia akan tetap memperjuangkan hak-hak dari rakyat Palestina.
Pemindahan kedutaan itu diajukan Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat melakukan kampanye pemilihan daerah. Usul tersebut menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, antara lain Indonesia dan Malaysia.
