Jakarta (Antara Babel) - Wakil Presiden Bidang Hubungan Industrial Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menegaskan bahwa dukungan ASPEK Indonesia hanya kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019.
"Tidak ada alasan bagi buruh untuk tidak mendukung Prabowo Subianto, salah satu alasan kuat dan paling penting adalah keberanian Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik 10 tuntutan rakyat dan buruh," kata dia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Mirah menegaskan Prabowo telah memberikan komitmen dan janjinya secara tertulis dan terbuka untuk dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dukungan ASPEK Indonesia juga telah melalui mekanisme internal organisasi dan diputuskan dalam Rapat Majelis Nasional ASPEK Indonesia tanggal 25 Mei 2014, yaitu; sikap politik ASPEK Indonesia adalah mendukung sikap politik yang diambil oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Penegasan ini juga sekaligus klarifikasi terhadap berkembangnya isu yang mengatakan bahwa ASPEK Indonesia mendukung Jokowi-JK. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi, yang telah mengklaim dukungan ASPEK Indonesia kepada Jokowi-JK.
"Bagi ASPEK Indonesia sangat tegas bahwa dukungan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa," tegasnya.
Mirah Sumirat juga mengingatkan seluruh pekerja di Indonesia untuk mewaspadai kelompok pengusaha yang selama ini mendukung politik upah murah di Indonesia, yang saat ini justru menjadi tim sukses Joko Widodo.
Bertahun-tahun lamanya gerakan buruh dalam memperjuangan upah layak selalu berhadap-hadapan dengan Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Prabowo berani tanda tangan kontrak politik kami yakin bukan semata-mata untuk sekadar mencari dukungan suara, tapi kami melihat kesungguhan Prabowo ketika merespon 10 tuntutan rakyat yang diajukan oleh KSPI.
Prabowo setuju menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi minimal 84 komponen, penghapusan sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan, pengangkatan pekerja honor dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil dan juga terhadap nasib perawat, pedagang kaki lima termasuk buruh migrant." paparnya.
Menurut dia bagaimana mungkin Jokowi akan meningkatkan upah layak buruh jika pendukung utamanya adalah pihak yang menolak penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi minimal 84 komponen?
Sementara itu Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Jati mengimbau seluruh pekerja outsourcing baik di perusahaan swasta maupun di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan untuk memilih Prabowo Subianto dalam pemilu 9 Juli 2014.
Dalam kontrak politiknya, Prabowo Subianto setuju untuk menghapus sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan.
Dukungan ASPEK Indonesia kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin kuat, apalagi setelah Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja) menjadi tim sukses utama Jokowi-JK, karena kedua pejabat itulah yang selama ini melakukan pembiaran terjadinya eksploitasi pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Tidak ada alasan bagi buruh untuk tidak mendukung Prabowo Subianto, salah satu alasan kuat dan paling penting adalah keberanian Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik 10 tuntutan rakyat dan buruh," kata dia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Mirah menegaskan Prabowo telah memberikan komitmen dan janjinya secara tertulis dan terbuka untuk dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dukungan ASPEK Indonesia juga telah melalui mekanisme internal organisasi dan diputuskan dalam Rapat Majelis Nasional ASPEK Indonesia tanggal 25 Mei 2014, yaitu; sikap politik ASPEK Indonesia adalah mendukung sikap politik yang diambil oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Penegasan ini juga sekaligus klarifikasi terhadap berkembangnya isu yang mengatakan bahwa ASPEK Indonesia mendukung Jokowi-JK. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi, yang telah mengklaim dukungan ASPEK Indonesia kepada Jokowi-JK.
"Bagi ASPEK Indonesia sangat tegas bahwa dukungan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa," tegasnya.
Mirah Sumirat juga mengingatkan seluruh pekerja di Indonesia untuk mewaspadai kelompok pengusaha yang selama ini mendukung politik upah murah di Indonesia, yang saat ini justru menjadi tim sukses Joko Widodo.
Bertahun-tahun lamanya gerakan buruh dalam memperjuangan upah layak selalu berhadap-hadapan dengan Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Prabowo berani tanda tangan kontrak politik kami yakin bukan semata-mata untuk sekadar mencari dukungan suara, tapi kami melihat kesungguhan Prabowo ketika merespon 10 tuntutan rakyat yang diajukan oleh KSPI.
Prabowo setuju menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi minimal 84 komponen, penghapusan sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan, pengangkatan pekerja honor dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil dan juga terhadap nasib perawat, pedagang kaki lima termasuk buruh migrant." paparnya.
Menurut dia bagaimana mungkin Jokowi akan meningkatkan upah layak buruh jika pendukung utamanya adalah pihak yang menolak penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi minimal 84 komponen?
Sementara itu Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Jati mengimbau seluruh pekerja outsourcing baik di perusahaan swasta maupun di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan untuk memilih Prabowo Subianto dalam pemilu 9 Juli 2014.
Dalam kontrak politiknya, Prabowo Subianto setuju untuk menghapus sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan.
Dukungan ASPEK Indonesia kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin kuat, apalagi setelah Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja) menjadi tim sukses utama Jokowi-JK, karena kedua pejabat itulah yang selama ini melakukan pembiaran terjadinya eksploitasi pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014