Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyalurkan bantuan dana stimulan selama empat bulan kepada 90.000 warga tergolong miskin, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok selama wabah pendemi COVID-19.
"Bantuan Rp1 juta per keluarga tidak mampu ini akan diberikan selama empat bulan," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan berdasarkan data jumlah masyarakat miskin di Bangka Belitung mencapai 90 ribu orang dan mereka harus diberikan stimulan agar tidak terdampak COVID-19. Sebanyak 21 ribu hingga 23 ribu dari jumlah total masyarakat miskin ini sudah terdata dan menerima bantuan PKH dan BNPT dari pemerintah pusat.
"Kami ingin seluruh masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, kami membutuhkan data yang valid agar bantuan COVID-19 ini tidak tumpang tindih," ujarnya.
Menurut dia, untuk merealisasikan bantuan kepada seluruh masyarakat miskin ini, perlu dilakukan bersama dengan sumber anggaran dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten/ kota dan juga dapat meminimalisir dobel penerimaan bantuan dan ketidakmerataan jumlahnya.
"Jika ini dilakukan bersama, tentu bantuan satu juta rupiah ini akan terpenuhi untuk seluruh masyarakat miskin di Babel yang jumlahnya sekitar 90 ribu orang," katanya.
Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota bersama-sama menyiapkan bantuan agar tidak tumpang tindih dan merata jumlah yang diperoleh. Selain itu, jika dilakukan bersama akan lebih besar ketimbang dilakukan sendiri-sendiri.
"Jika terealisasi, maka tiap keluarga akan mendapat bantuan sebesar satu juta yang disiapkan untuk empat bulan pertama dan semua transaksi akan dikerjasamakan dengan pihak bank," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Bantuan Rp1 juta per keluarga tidak mampu ini akan diberikan selama empat bulan," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan berdasarkan data jumlah masyarakat miskin di Bangka Belitung mencapai 90 ribu orang dan mereka harus diberikan stimulan agar tidak terdampak COVID-19. Sebanyak 21 ribu hingga 23 ribu dari jumlah total masyarakat miskin ini sudah terdata dan menerima bantuan PKH dan BNPT dari pemerintah pusat.
"Kami ingin seluruh masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, kami membutuhkan data yang valid agar bantuan COVID-19 ini tidak tumpang tindih," ujarnya.
Menurut dia, untuk merealisasikan bantuan kepada seluruh masyarakat miskin ini, perlu dilakukan bersama dengan sumber anggaran dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten/ kota dan juga dapat meminimalisir dobel penerimaan bantuan dan ketidakmerataan jumlahnya.
"Jika ini dilakukan bersama, tentu bantuan satu juta rupiah ini akan terpenuhi untuk seluruh masyarakat miskin di Babel yang jumlahnya sekitar 90 ribu orang," katanya.
Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota bersama-sama menyiapkan bantuan agar tidak tumpang tindih dan merata jumlah yang diperoleh. Selain itu, jika dilakukan bersama akan lebih besar ketimbang dilakukan sendiri-sendiri.
"Jika terealisasi, maka tiap keluarga akan mendapat bantuan sebesar satu juta yang disiapkan untuk empat bulan pertama dan semua transaksi akan dikerjasamakan dengan pihak bank," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020