Koba (Antara Babel) - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Algafri Rahman menyatakan, pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana cukup besar dari APBD  untuk menjalankan Kurikulum 2013 (K-13).

"Dalam satu tahun terakhir kami mengesahkan anggaran pendidikan cukup besar dibanding instansi lainnya dan diprioritaskan untuk menjalankan Kurikulum 2013," ujarnya di Koba, Minggu.

Ia menyangkan kebijakan menghentikan K-13 untuk penyempurnaan dan hanya diberlakukan untuk sejumlah sekolah yang menjadi percontohan saja.

"Sementara sekolah yang belum sampai dua semester menjalankan kurikulum 2013 maka kembali ke Kurikulum 2016," ujarnya.

Kondisi seperti itu, kata dia, justeru membingungkan pelaku dan peserta pendidikan di negeri ini karena ada dua kurikulum yang bisa diterapkan di sekolah.

"Ini baru pertama terjadi di negeri ini, lembaga pendidikan memakai dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006," ujarnya.

Menurut dia, Kurikulum 2013 sudah berjalan baik di Bangka Tengah dan sejauh ini tidak terdapat kendala baik di kalangan guru dan siswa.

"Penghentian K-13 ini juga merugikan biaya, karena daerah ini sudah mengalokasikan biaya cukup besar untuk penerapannya. Sekarang Kurikulum 2013 sudah mendekati tahap sempurna, tiba-tiba dihentikan," ujarnya.

Sementara itu, Ega, seorang guru mengatakan, penghentian K-13 untuk penyempurnaan membuat dunia pendidikan bingung.

"Guru sudah berupaya mengubah metode mendidik sesuai petunjuk K-13 dan siswa sudah membeli sejumlah buku paket, namun tiba-tiba dihentikan," ujarnya.

Pewarta: Oleh: Ahmadi

Editor : Aprionis


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014