Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus berupaya mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di jajaran birokrasi karena dapat merusak citra dan tatanan pemerintahan.
"Upayanya dengan menggencarkan sosialisasi terkait peran dan tugas Saber Pungli," kata Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian, di Koba, Minggu.
Pemerintah kabupaten (pemkab) setempat sudah berkomitmen bersama kepolisian dan kejaksaan untuk bersama-sama mencegah dan menindak jika ditemukan praktik pungutan liar, ujar dia.
"Sosialisasi Saber Pungli kita lakukan secara masif hingga ke jajaran pemerintahan desa untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan unggul," ujarnya.
Ia mengatakan pungutan liar sangat merugikan masyarakat dan merusak marwah sebagai aparatur pemerintahan.
"Pelayanan publik di jajaran birokrasi yang berbelit-belit dan panjang sangat berpotensi terjadinya pungutan liar," katanya.
Prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan memicu masyarakat untuk mengambil jalan pintas dan menggoda aparatur mengambil keuntungan dari situasi tersebut, paparnya.
"Birokrasi harus diperbaiki, urusan administrasi kalau bisa cepat kenapa harus lama. Kami ingatkan kepada camat dan kepala desa untuk berhati-hati dalam bekerja, jangan minta di luar ketentuan kepada warga. Warga, kami minta melaporkan jika ditemukan praktik pungutan liar," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021