Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembahasan terkait potensi sosial ekonomi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang ke depan.
"Pertemuan kami bersama Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, dua anggota DPRD Haryanto dan Johansen Tumanggor, serta Forkopimda penting dilakukan untuk mendapatkan hasil rumusan sebagai bahan untuk disampaikan ke DPRD Babel," kata Sekretaris Daerah Provinsi Babel Naziarto di Pangkalpinang, Rabu.
Menurut dia, hasil dari rapat bersama tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan dari Pemprov Babel terkait penataan ruang agar sesuai dengan rencana pengembangan potensi sosial yang ada di daerah itu.
Pada pertemuan tersebut, Naziarto memaparkan potensi sosial ekonomi Kepulauan Babel, antara lain lapangan pekerjaan yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, hingga perdagangan besar dan eceran.
"Dalam potensi sosial ini ada juga potensi perkebunan pertanian serta lapangan usaha," katanya.
Berkenaan isu strategis di Babel, Naziarto menjelaskan ada beberapa isu strategis yang akan dikembangkan melalui pengembangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Belitung, KPPN Bangka Selatan, dan KPPN Belitung Timur, kemudian kawasan industri Sadai, DPP Babel atau KEK Tanjung Kelayang dan kawasan transmigrasi di Batu Betumpang.
Selanjutnya, tentang pengembangan perkebunan, perikanan, pertambangan dinilai masih belum optimal karena masih terbatasnya industri pengolahan.
Sedangkan perkembangan untuk sektor destinasi pariwisata belum merata sehingga perlu adanya perlindungan dan pengembangan taman bumi atau geopark, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia terbatas dengan daya saing yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi melambat di lapangan usaha unggulan perkebunan, perikanan, pertambangan industri pengolahan dan pariwisata.
Selain itu, konektivitas jaringan transportasi ketenagalistrikan dan telekomunikasi masih terbatas dan belum merata, kualitas kuantitas dan kontinuitas sumber daya air terbatas karena jaringan sumber daya air belum berkembang dengan baik dan tidak terawat.
"Pelayanan jaringan SPAM perpipaan regional belum berkembang, pelayanan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D), fasilitas pengelolaan limbah B3 belum ada domestik regional dan SPAL nondomestik belum berkembang," ujarnya.
Kemudian, tempat pembuangan akhir (TPA) regional juga belum berkembang, kualitas permukiman menurun dengan sarana pelayanan yang belum merata, kualitas lingkungan hidup menurun, risiko bencana tinggi tetapi prasarana pengurangan risiko bencana terbatas.
"Berbagai permasalahan tersebut telah kami bahas bersama dan akan kami susun perencanaan kebijakan yang akan diambil untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD Provinsi Babel untuk dibahas bersama agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai kebutuhan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Pertemuan kami bersama Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, dua anggota DPRD Haryanto dan Johansen Tumanggor, serta Forkopimda penting dilakukan untuk mendapatkan hasil rumusan sebagai bahan untuk disampaikan ke DPRD Babel," kata Sekretaris Daerah Provinsi Babel Naziarto di Pangkalpinang, Rabu.
Menurut dia, hasil dari rapat bersama tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan dari Pemprov Babel terkait penataan ruang agar sesuai dengan rencana pengembangan potensi sosial yang ada di daerah itu.
Pada pertemuan tersebut, Naziarto memaparkan potensi sosial ekonomi Kepulauan Babel, antara lain lapangan pekerjaan yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, hingga perdagangan besar dan eceran.
"Dalam potensi sosial ini ada juga potensi perkebunan pertanian serta lapangan usaha," katanya.
Berkenaan isu strategis di Babel, Naziarto menjelaskan ada beberapa isu strategis yang akan dikembangkan melalui pengembangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Belitung, KPPN Bangka Selatan, dan KPPN Belitung Timur, kemudian kawasan industri Sadai, DPP Babel atau KEK Tanjung Kelayang dan kawasan transmigrasi di Batu Betumpang.
Selanjutnya, tentang pengembangan perkebunan, perikanan, pertambangan dinilai masih belum optimal karena masih terbatasnya industri pengolahan.
Sedangkan perkembangan untuk sektor destinasi pariwisata belum merata sehingga perlu adanya perlindungan dan pengembangan taman bumi atau geopark, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia terbatas dengan daya saing yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi melambat di lapangan usaha unggulan perkebunan, perikanan, pertambangan industri pengolahan dan pariwisata.
Selain itu, konektivitas jaringan transportasi ketenagalistrikan dan telekomunikasi masih terbatas dan belum merata, kualitas kuantitas dan kontinuitas sumber daya air terbatas karena jaringan sumber daya air belum berkembang dengan baik dan tidak terawat.
"Pelayanan jaringan SPAM perpipaan regional belum berkembang, pelayanan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D), fasilitas pengelolaan limbah B3 belum ada domestik regional dan SPAL nondomestik belum berkembang," ujarnya.
Kemudian, tempat pembuangan akhir (TPA) regional juga belum berkembang, kualitas permukiman menurun dengan sarana pelayanan yang belum merata, kualitas lingkungan hidup menurun, risiko bencana tinggi tetapi prasarana pengurangan risiko bencana terbatas.
"Berbagai permasalahan tersebut telah kami bahas bersama dan akan kami susun perencanaan kebijakan yang akan diambil untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD Provinsi Babel untuk dibahas bersama agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai kebutuhan," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022