Pj Sekda sebut butuh Rp178,4 miliar untuk honorer jadi PPPK, Didit: Bisa diangkat tapi tidak ada tunjangan

Pangkalpinang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afrianto mengklaim butuh anggaran Rp178,4 miliar untuk memasukkan ribuan honorer atau tenaga PHL di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi tenaga PPPK.

"Untuk memasukkan semua honorer jadi tenaga PPPK, kita memerlukan anggaran Rp178,4 miliar dan sekarang masih kekurangan sekitar Rp40 miliar," kata Fery Afrianto saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), di ruang Banggar, Rabu (25/9) sore.

Pj Sekda Fery mengatakan saat ini jumlah tenaga PPPK di Pemprov Babel ada 1.201 orang, yang upah dan tunjangan disesuaikan dengan pendidikannya dari Rp2,7 juta hingga Rp5,5 juta. Sedangkan honorer atau PHL yang belum masuk PPPK ada 3.332 orang yang menerima upah sebesar Rp2,9 juta perbulan.

"Kita punya dua opsi untuk pengangkatan honorer ke PPPK. Opsi pertama kita merekrut 250 orang honorer yang kompeten untuk diterima full sebagai PPPK dan sisa 3.100 lebih orang itu akan diangkat tapi dengan paruh waktu," terang Fery.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya di Pangkalpinang , Kamis (26/9) mengatakan jika semua 3.000 honorer itu diangkat menjadi tenaga PPPK dan diberi tunjangan, maka akan terjadi pembengkakan anggaran.

Begitu juga jika Pemprov Babel hanya mengakomodir 250 orang untuk diangkat sebagai tenaga PPPK, jumlah tersebut sangat kecil dan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi tenaga honorer lainnya.

"Tolong sampaikan lagi bisa berapa, DPRD akan beri masukan dan saran saat pembahasan ini nanti," ujarnya.

Menurut Didit jika mereka hanya diangkat sebagai PPPK saja dan tidak diberikan tunjangan, DPRD Babel dapat menyetujuinya dengan komitmen bahwa mereka juga sepakat tidak diberikan tunjangan hingga kondisi keuangan APBD Pemprov Babel membaik.

"Mereka bisa diangkat tapi tidak diberikan Tunjangan. Kita minta komitmen dari mereka, jika clear tanpa TPP kita oke karena jika pakai TPP jebol APBD kita. Kumpulkan mereka semua dan kita bicara baik-baik, jangan sampai sudah kita setting tapi mereka tidak komit dan menggugat kita," tutup Didit.