Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerjunkan tim dokter spesialis untuk mengatasi permasalahan kekerdilan di desa-desa yang menjadi lokus program.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Nurmala Anggraini di Mentok, Rabu, mengatakan selama ini Dinkes telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk mengatasi permasalahan kekerdilan, antara lain menerjunkan tim bersama dokter spesialis langsung ke desa-desa lokus (Doralis Nampung) dan penerbitan Kartu Anak Sejiran Setason (Tuanjita).
"Pada program Doralis Nampung ini tim bersama dokter spesialis datang langsung ke desa-desa yang menjadi lokus, mereka melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anak yang mengalami kekerdilan dan jika ditemukan ada permasalahan dengan gizi anak maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, bahkan hingga membuat rujukan agar anak bisa ditangani secepatnya," katanya.
Menurut dia, kehadiran tim bersama dokter spesialis ini bermanfaat untuk mengetahui gizi anak sejak awal sehingga memudahkan dalam penanganan lanjutan.
"Kita juga ada program Tuanjita yang diterbitkan untuk 1.262 anak di seluruh Bangka Barat yang pada tahun lalu masih mengalami permasalahan kekerdilan," katanya.
Fungsi kartu tersebut sebagai dokumen kontrol perkembangan pertumbuhan anak yang berisi data identitas anak, jaminan kesehatan, identitas orang tua (termasuk di dalamnya pendidikan terakhir orang tua) dan data BPJS.
Para pemegang kartu ini diwajibkan rutin setiap bulan datang ke posyandu masing-masing untuk penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
"Kita juga melibatkan para petugas gizi dan kader untuk memantau para pemegang kartu tersebut, jika pada hari pemeriksaan tidak ada di posyandu, para petugas ini akan menjemput ke rumah," katanya.
Para anak yang mengalami permasalahan kekerdilan ini harus dilakukan pemeriksaan setiap bulan secara rutin agar para petugas bisa mengetahui perkembangan yang dialami secara bertahap.
"Jika terjadi permasalahan dengan asupan gizi pada anak dan anak tersebut dari keluarga tidak mampu, maka kita juga telah melakukan kerja sama dengan puskesmas dan pemerintah desa setempat agar bisa bersama-sama bergerak membantu asupan gizi anak tersebut," katanya.
Dalam pemberian makanan tambahan gizi ini, Dinas Kesehatan, puskesmas dan pemerintah desa melakukan kerja sama dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan sesuai dengan aturan yang ada.
"Meskipun jika dilihat dari persentase keseluruhan di tingkat kabupaten sudah jauh melampaui target nasional namun kita tetap akan berupaya menurunkan persentase tersebut hingga tingkat desa demi terwujudnya Bangka Barat maju, sejahtera dan bermartabat," katanya.
Jumlah persentase kekerdilan di Kabupaten Bangka Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan pada 2022 secara persentase tingkat kabupaten sudah mencapai 9,56 persen atau melebih target nasional 2024 yang mencapai 14 persen.
Pada 2020 dari sebanyak 14.134 balita yang diukur ditemukan 1.750 kasus kekerdilan (12,38 persen), pada 2021 dari 13.980 balita diukur ditemukan 1.552 (11,1) mengalami kekerdilan dan pada 2022 dari sebanyak 13.197 balita yang diukur ditemukan 1.262 kerdil (9,56).
"Pencapaian ini jauh dari data awal hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka kekerdilan di Bangka Barat mencapai 33 persen, namun berkat kebijakan dan intervensi yang dilakukan selama ini angka tersebut berangsur menurun setiap tahun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Nurmala Anggraini di Mentok, Rabu, mengatakan selama ini Dinkes telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk mengatasi permasalahan kekerdilan, antara lain menerjunkan tim bersama dokter spesialis langsung ke desa-desa lokus (Doralis Nampung) dan penerbitan Kartu Anak Sejiran Setason (Tuanjita).
"Pada program Doralis Nampung ini tim bersama dokter spesialis datang langsung ke desa-desa yang menjadi lokus, mereka melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anak yang mengalami kekerdilan dan jika ditemukan ada permasalahan dengan gizi anak maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, bahkan hingga membuat rujukan agar anak bisa ditangani secepatnya," katanya.
Menurut dia, kehadiran tim bersama dokter spesialis ini bermanfaat untuk mengetahui gizi anak sejak awal sehingga memudahkan dalam penanganan lanjutan.
"Kita juga ada program Tuanjita yang diterbitkan untuk 1.262 anak di seluruh Bangka Barat yang pada tahun lalu masih mengalami permasalahan kekerdilan," katanya.
Fungsi kartu tersebut sebagai dokumen kontrol perkembangan pertumbuhan anak yang berisi data identitas anak, jaminan kesehatan, identitas orang tua (termasuk di dalamnya pendidikan terakhir orang tua) dan data BPJS.
Para pemegang kartu ini diwajibkan rutin setiap bulan datang ke posyandu masing-masing untuk penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
"Kita juga melibatkan para petugas gizi dan kader untuk memantau para pemegang kartu tersebut, jika pada hari pemeriksaan tidak ada di posyandu, para petugas ini akan menjemput ke rumah," katanya.
Para anak yang mengalami permasalahan kekerdilan ini harus dilakukan pemeriksaan setiap bulan secara rutin agar para petugas bisa mengetahui perkembangan yang dialami secara bertahap.
"Jika terjadi permasalahan dengan asupan gizi pada anak dan anak tersebut dari keluarga tidak mampu, maka kita juga telah melakukan kerja sama dengan puskesmas dan pemerintah desa setempat agar bisa bersama-sama bergerak membantu asupan gizi anak tersebut," katanya.
Dalam pemberian makanan tambahan gizi ini, Dinas Kesehatan, puskesmas dan pemerintah desa melakukan kerja sama dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan sesuai dengan aturan yang ada.
"Meskipun jika dilihat dari persentase keseluruhan di tingkat kabupaten sudah jauh melampaui target nasional namun kita tetap akan berupaya menurunkan persentase tersebut hingga tingkat desa demi terwujudnya Bangka Barat maju, sejahtera dan bermartabat," katanya.
Jumlah persentase kekerdilan di Kabupaten Bangka Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan pada 2022 secara persentase tingkat kabupaten sudah mencapai 9,56 persen atau melebih target nasional 2024 yang mencapai 14 persen.
Pada 2020 dari sebanyak 14.134 balita yang diukur ditemukan 1.750 kasus kekerdilan (12,38 persen), pada 2021 dari 13.980 balita diukur ditemukan 1.552 (11,1) mengalami kekerdilan dan pada 2022 dari sebanyak 13.197 balita yang diukur ditemukan 1.262 kerdil (9,56).
"Pencapaian ini jauh dari data awal hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka kekerdilan di Bangka Barat mencapai 33 persen, namun berkat kebijakan dan intervensi yang dilakukan selama ini angka tersebut berangsur menurun setiap tahun," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023