Bangka Barat mengajak kades atasi stunting dan ODF

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh kepala desa secara bersama-sama menjalankan program untuk mengatasi permasalahan stunting dan open defecation free (ODF) atau menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan.

"Kita masih menghadapi berbagai permasalahan penting yang harus segera diselesaikan, seperti stunting, penyediaan toilet sehat, ketersediaan darah di PMI dan lainnya. Melalui temu kades ini kami berharap ada kerja sama yang baik untuk mengatasi permasalahan yang ada," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Rabu.

Pada pertemuan yang difasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat tersebut, ia bertemu langsung dengan 60 kepala desa untuk bertukar pikiran terkait dengan permasalahan di desa masing-masing.

"Melalui kegiatan ini kami harapkan adanya masukan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada 2023, Pemkab Bangka Barat memiliki perhatian penting pada penanganan masalah stunting dan mengatasi kebiasaan buang air besar sembarangan.

Menurut dia, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan cara pandang yang selaras antara pemkab dan pemerintah desa sehingga program dan kegiatan yang dilakukan bisa saling melengkapi.

"Kita harus melaksanakan program dan kegiatan ini secara bersama-sama yang dimulai dari tingkat desa, tetap semangat dan mohon dukungan dan kerja sama," katanya.

Pada kesempatan itu, Bong Ming Ming juga mengajak pemerintah desa melakukan pendataan golongan darah warga setempat.

Hal ini, kata dia, untuk membantu PMI dalam menggalang aksi kemanusiaan penyediaan darah untuk pasien yang membutuhkan bantuan darah.

PMI Bangka Barat akan membentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan PMI tingkat kecamatan hingga desa untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi terkait dengan hal tersebut.

"Selama ini permasalahan terkait stok darah dan kesiapan pendonor masih sedikit, dengan adanya pola kerja sama seperti ini kita berharap ke depan tidak ada lagi pasien yang kesulitan mendapatkan pendonor darah," katanya.

Dengan berbagai pola komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan antara pemkab dan pemerintah desa, diharapkan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat sehingga bisa mendukung upaya mewujudkan Bangka Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.