BKKBN Bangka Belitung evaluasi program percepatan penurunan stunting

Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi program percepatan penurunan stunting atau kekerdilan agar perencanaan berbagai kegiatan semakin baik.

"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama agar upaya mengatasi kasus kekerdilan di Babel semakin cepat diselesaikan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Bangka Belitung Fazar Supriadi di Pangkalpinang, Jumat.

Menurut dia, para petugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tidak hanya menjalankan tugas yang sudah diberikan, namun juga perlu melakukan mengumpulkan kelemahan-kelemahan program yang sedang dijalankan.

"Inventarisasi kelemahan program ini nantinya akan disampaikan pada saat rapat koordinasi nasional agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat," katanya.

Untuk tingkat provinsi, kata dia, pihaknya secara berkala melakukan rekonsiliasi dan evaluasi sekaligus menguatkan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan kekerdilan.

"Terakhir kemarin kita gelar kegiatan ini untuk merumuskan rencana kerja percepatan penurunan kekerdilan bersama pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi percepatan penurunan kekerdilan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting, dimana BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana di Indonesia.

Dengan Perpres tersebut, BKKBN mendapatkan mandat baru, yaitu menurunkan angka kekerdilan di Indonesia dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 14,00 persen pada tahun 2024.

"Untuk Provinsi Bebel target prevalensi stunting dari 19,93 persen pada 2019 menjadi 10,38 persen pada 2024," katanya.

Untuk mencapai target tersebut BKKBN perlu kerja keras dan menguatkan kerja sama serta koordinasi dengan berbagai sektor terkait, baik antarlembaga maupun organisasi dan mitra kerja potensial.

Dalam pelaksanaan program percepatan penurunan kekerdilan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk TPPS yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan kekerdilan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

"Kami memberikan apresiasi positif kepada seluruh pihak yang selama ini berperan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan kekerdilan, hal ini tidak terlepas dari besarnya komitmen dan peran pemerintah daerah, lintas sektor serta mitra kerja dalam membantu pembentukan TPPS dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan," katanya.

Ia berharap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan kekerdilan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat diwujudkan.

"Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana ini harus terus bergerak dengan dukungan sinergi, integrasi dan akselerasi serta komitmen seluruh pemangku kebijakan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah," katanya.