Polemik pendangkalan alur muara Sungai Jelitik yang berlokasi di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka mulai menemukan titik terang, karena dalam waktu dekat akan dilakukan lelang terbuka untuk melakukan pengerukan di kawasan tersebut.
"Hari ini ada titik terang penyelesaian masalah tersebut, nanti dalam waktu dekat akan kita adakan lelang terbuka secara transparan untuk melakukan pengerukan. Jadi siapapun perusahaan yang masuk kriteria silakan saja," kata Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat melaksanakan pertemuan dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemkab Bangka, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan normalisasi ini tidak menggunakan dana pemerintah, baik itu APBN maupun APBD dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
Ia menjelaskan bahwa rangkuman dari pertemuan tersebut nantinya akan dituangkan pada Berita Acara sebagai dasar untuk melakukan langkah lebih jauh.
"Dimana salahsatunya Pemkab Bangka sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi dengan pihak KKP, LKPP terkait spesifikasi lelang dan stakeholder lainnya," katanya.
Ia menyampaikan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, polemik pendangkalan alur muara Sungai Jelitik dapat segera teratasi sehingga para nelayan dalam menjalani aktivitasnya keluar masuk muara dapat kembali normal.
"Saya targetkan pekan depan sudah bisa dimulai prosesnya, sehingga aktivitas nelayan melaut bisa kembali berjalan kesedia kala," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Hari ini ada titik terang penyelesaian masalah tersebut, nanti dalam waktu dekat akan kita adakan lelang terbuka secara transparan untuk melakukan pengerukan. Jadi siapapun perusahaan yang masuk kriteria silakan saja," kata Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat melaksanakan pertemuan dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemkab Bangka, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan normalisasi ini tidak menggunakan dana pemerintah, baik itu APBN maupun APBD dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
Ia menjelaskan bahwa rangkuman dari pertemuan tersebut nantinya akan dituangkan pada Berita Acara sebagai dasar untuk melakukan langkah lebih jauh.
"Dimana salahsatunya Pemkab Bangka sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi dengan pihak KKP, LKPP terkait spesifikasi lelang dan stakeholder lainnya," katanya.
Ia menyampaikan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, polemik pendangkalan alur muara Sungai Jelitik dapat segera teratasi sehingga para nelayan dalam menjalani aktivitasnya keluar masuk muara dapat kembali normal.
"Saya targetkan pekan depan sudah bisa dimulai prosesnya, sehingga aktivitas nelayan melaut bisa kembali berjalan kesedia kala," tutupnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023