Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023 mencapai Rp2,3 triliun atau terealisasi 72,59 persen dari total Rp3,25 triliun.

"Pantauan kami kemarin penyerapan APBN belanja kementerian dan lembaga sudah mencapai 86 persen," kata Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan kerja keras APBN dalam menjaga ekonomi diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara utamanya untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2023 di Babel mencapai Rp2,36triliun.

Realisasi ini tumbuh 16,10 persen (yoy) dipicu pertumbuhan belanja barang 30,44 persen dan belanja bantuan sosial yang tumbuh 17,92 persen. Sementara realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKDD) mencapai Rp6,05 triliun atau 84,35 persen dari total alokasi TKDD.

Secara prosentase tumbuh 6,03 persen, sedangkan secara nominal terkontraksi 7,77 persen (yoy), karena beberapa daerah belum menyampaikan dokumen syarat salur.

"Pada tahun ini target belanja pemerintah pusat ada di angka 95 persen dan kami optimis target tersebut tercapai dengan baik," katanya.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA mengaku optimis serapan APBN 2023 untuk belanja kementerian dan lembaga mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Kami optimis bisa mencapai target. Untuk TKD, kami akan tinjau dan dorong ke pihak terkait, untuk memenuhi persyaratan penyalurannya, agar bisa terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya. 

Pewarta: Aprionis

Editor : Bima Agustian


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023