Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel) kembali melansirkan kinerja fiskal dan moneter regional Babel sampai 31 Januari 2022.
Dipaparkan berdasarkan data per 31 Januari 2022, realisasi belanja APBN di Babel yang disalurkan melalui KPPN mencapai Rp799,78 miliar. Sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 725,36 miliar.
"Proyeksi belanja pada bulan Januari dinilai overstated sebesar Rp 19,54 miliar. Pada bulan Februari 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp247M dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan Rp543,46M," jelas Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi lewat keterangan tertulisnya, Rabu malam.
Edih mengatakan, kondisi pandemi yang cenderung eskalatif menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif menjadi salah satu upaya untuk menghindari pertumbuhan ekonomi yang negatif pada Triwulan IV 2021.
"Oleh sebabnya, seluruh Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah didorong untuk segera melakukan percepatan realisasi belanjanya," kata Edih.
Selain itu, disampaikan dia juga berkenaan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut juga berlaku pada wilayah Babel.
"Secara umum, dengan derajat ketergantungan fiskal daerah yang masih cukup tinggi, sehingga peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam kegiatan pembangunan serta peningkatan aktivitas dan daya tahan ekonomi mayarakat Babel, khususnya di masa pandemi ini," ungkapnya.
"Realisasi PEN di Babel sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp 967,54 Miliar yang terdiri dari Klaster Perlindungan Sosial Rp 657,82 miliar, Klaster Kesehatan Rp 144,55 miliar, Program Prioritas K/L Rp 36,30 miliar dan UMKM Rp 128,87 miliar. Sedangkan Realisasi sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp 3,37 miliar yang berasal dari Insentif Pajak," ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga memberikan rekomendasi percepatan realisasi belanja APBN di Babel di bulan berikutnya meliputi meningkatkan koordinasi, percepatan pernyelesaian dan pengajuan dokumen persyaratan penyaluran DFDD, percepatan persiapan dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa serta kontrak.
"Kemudian percepatan penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes dan Perkades KPM-BLT Desa, serta perkuat sinergi dan koordinasi antara stake holder terkait penyaluran DFDD," tutupnya.*
