Ketua DPRD Belitung berharap tambak udang Pulau Seliu tidak timbulkan konflik sosial

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ansori berharap rencana pembukaan tambak udang Vaname di Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, tidak menimbulkan gejolak atau konflik sosial di kalangan masyarakat setempat.

 

"Kami berharap agar rencana dibukanya tambak udang Vaname di Pulau Seliu tidak menimbulkan gejolak atau konflik sosial di kalangan masyarakat," katanya di Tanjung Pandan, Jumat.

 

Hal ini disampaikannya menyikapi petisi yang dilayangkan oleh sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Seliu terkait rencana pembukaan tambak udang Vaname di pulau tersebut.

 

Dirinya berharap masyarakat dapat terbuka menyambut setiap investasi yang masuk ke daerahnya guna membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Namun sebaliknya, kata Ansori, masyarakat sah-sah saja menyampaikan aspirasi, kritik, masukan, bahkan penolakan jika investasi tersebut dirasakan kurang tepat atau memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan.

 

"Sehingga pro dan kontra di lapangan merupakan hal wajar, misalnya dengan adanya petisi merupakan aspirasi masyarakat di dalam negara demokrasi yakni bebas untuk menyuarakan pendapat," ujarnya. 

 

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pihak perusahaan dan investor dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai rencana pembukaan tambak udang Vaname tersebut.

 

"Jangan sampai terjadi pengelompokan-pengelompokan di masyarakat sehingga ini akan memicu terjadinya gejolak dan konflik sosial," katanya. 

 

Dirinya berkeyakinan, setiap investasi yang masuk akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun investasi yang masuk tersebut juga harus dengan ketentuan dan kaidah yang baik pula.

 

"Manfaat investasi akan dirasakan oleh masyarakat demikian dengan dampak negatif investasi akan juga dirasakan oleh masyarakat pula," ujarnya.

 

Menurutnya, apabila konflik ini berkepanjangan maka DPRD Belitung berencana memanggil pihak perusahaan dan masyarakat agar mengetahui titik terang persoalan ini.

 

"Kami sebagai sebuah kelembagaan bisa saja melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua belah pihak terkait permasalahan ini sehingga menemukan titik terang dan kejelasan," katanya.