Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penguatan tata kelola instnasi dan korporasi se-Kepulauan Babel, guna meningkatkan pemerataan pelayanan publik di daerah itu.

"Dengan kegiatan ini tentunya penerapan prinsip-prinsip good governance akan semakin baik," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA saat membuka High Level Meeting Penguatan Tata Kelola Instansi Pemerintah dan Korporas se-Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan publik kepada masyarakat terdapat delapan prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) diantaranya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta bervisi strategis.

"Dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance tersebut dalam pengelolaan pemerintahan, diharapkan tidak hanya membawa dampak positif dalam optimalisasi pengurusan pemerintahan," ujarnya.

Menurut dia akan tetapi hal tersebut dapat juga membawa dampak positif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

"Dengan adanya landasan yang kuat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, yang pada akhirnya tujuan pemerintahan, terutama terciptanya kesejahteraan rakyat, bisa terwujud," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Safrizal ZA mengucapkan selamat jalan kepada Kepala Perwakilan BPKP Babel Faeshol Cahyo Nugroho yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu.

"Saya pribadi beserta seluruh jajaran Pemprov Babel mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya di wilayah Babel. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, semoga sukses di tempat yang baru," katanya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Forkopimda Babel, Sekda Babel, para kepala daerah kabupaten/kota se-Babel, pimpinan instansi vertikal.

Pewarta: Aprionis

Editor : Bima Agustian


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024