Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mewawancarai 42 kepala desa dan lurah yang mengikuti seleksi daerah tingkat provinsi Paralegal Justice Award (PJA) 2024.
Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto di Pangkalpinang, Kamis berterima kasih kepada para kades dan lurah yang telah ikut berpartisipasi mendaftar PJA.
"Saya berpesan agar para peserta dapat menyampaikan pengalamannya dalam penyelesaian masalah dan menunjukkan keunggulan masing-masing desanya, sehingga dapat menarik perhatian juri saat penilaian nanti," ujarnya.
Ia menyatakan PJA merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala desa dan lurah yang bertindak sebagai juru damai desa atau non-litigation peacemaker (NLP) serta mereka yang mendukung dalam hal pariwisata, tenaga kerja dan investasi di daerahnya atau Anubhawa Sasana Jagadhita (ASJ).
Penyelenggaraan PJA merupakan kerja sama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Kegiatan wawancara ini diikuti oleh 42 orang kades dan lurah yang telah mendaftar seleksi PJA. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari, yaitu 25 April kepada 18 orang dan 26 April kepada 24 orang," katanya.
Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Babel Eko Saputro mengatakan jika pewawancara menggali lebih dalam pengalaman kades dalam penyelesaian sengketa, bagaimana menumbuhkan lapangan kerja, serta apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
"Lalu kami juga untuk menggali tentang upaya pengelolaan potensi alam, kegiatan penyuluhan yang dilakukan, kelompok sadar hukum, kebijakan desa, sarana dan prasarana, serta inovasi yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto di Pangkalpinang, Kamis berterima kasih kepada para kades dan lurah yang telah ikut berpartisipasi mendaftar PJA.
"Saya berpesan agar para peserta dapat menyampaikan pengalamannya dalam penyelesaian masalah dan menunjukkan keunggulan masing-masing desanya, sehingga dapat menarik perhatian juri saat penilaian nanti," ujarnya.
Ia menyatakan PJA merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala desa dan lurah yang bertindak sebagai juru damai desa atau non-litigation peacemaker (NLP) serta mereka yang mendukung dalam hal pariwisata, tenaga kerja dan investasi di daerahnya atau Anubhawa Sasana Jagadhita (ASJ).
Penyelenggaraan PJA merupakan kerja sama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Kegiatan wawancara ini diikuti oleh 42 orang kades dan lurah yang telah mendaftar seleksi PJA. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari, yaitu 25 April kepada 18 orang dan 26 April kepada 24 orang," katanya.
Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Babel Eko Saputro mengatakan jika pewawancara menggali lebih dalam pengalaman kades dalam penyelesaian sengketa, bagaimana menumbuhkan lapangan kerja, serta apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
"Lalu kami juga untuk menggali tentang upaya pengelolaan potensi alam, kegiatan penyuluhan yang dilakukan, kelompok sadar hukum, kebijakan desa, sarana dan prasarana, serta inovasi yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024