Pangkalpinang (Antara Babel) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Hardi melarang kepala desa (Kades), lurah dan rukun tetangga (RT) terlibat politik praktis.
"Kami meminta kepala desa, lurah, RT/RW untuk tidak bermain politik praktis, misalkan menjadi tim sukses ataupun merangkap menjadi pengurus partai politik tersebut," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, apabila ditemukan kades, lurah, RT/RW dan pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut terlibat dalam berpolitik praktis pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
"Pemberian sanksi ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan penegasan bahwa lurah dan perangkat desa bawah lainnya tidak boleh berpolitik praktis," ujarnya.
Menurut dia, adapun sanksi jika nantinya ditemukan pengaduan atau pelanggaran soal ini, maka itu nanti menjadi domain dari atasan dimana PNS itu bekerja, meskipun biasanya sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi adminsitrasi dan lainnya.
"Aturan yang jelas dan tidak bisa dilanggar. Bagi yang melanggar sanksinya juga jelas, makanya kita minta pengawas pemilu juga aktif melakukan pengawasan terhadap PNS nakal yang coba-coba melanggar aturan," katanya.
Ia mengakui, diduga banyak aparat kades, lurah, RT dan RW di kabupaten/kota yang terlibat menjadi tim sukses calon anggota lesgislatif peserta Pemilu 2014.
"Memang ada, laporan warga bahwa kades, lurah, RT/RW yang menjadi timses calon legislatif, namun laporan tersebut sulit ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti dan data yang akurat. Rata-rata laporan tersebut melalui surat kaleng, pesan singkat (SMS), telepon dan lainnya," katanya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi dan melapor kepada pihak terkait apabila mengetahui kades nakal ini.
"Kami berharap lurah atau kepala dewa dan RT/RW ini bersikap netral dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu nanti akan meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013
"Kami meminta kepala desa, lurah, RT/RW untuk tidak bermain politik praktis, misalkan menjadi tim sukses ataupun merangkap menjadi pengurus partai politik tersebut," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, apabila ditemukan kades, lurah, RT/RW dan pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut terlibat dalam berpolitik praktis pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
"Pemberian sanksi ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan penegasan bahwa lurah dan perangkat desa bawah lainnya tidak boleh berpolitik praktis," ujarnya.
Menurut dia, adapun sanksi jika nantinya ditemukan pengaduan atau pelanggaran soal ini, maka itu nanti menjadi domain dari atasan dimana PNS itu bekerja, meskipun biasanya sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi adminsitrasi dan lainnya.
"Aturan yang jelas dan tidak bisa dilanggar. Bagi yang melanggar sanksinya juga jelas, makanya kita minta pengawas pemilu juga aktif melakukan pengawasan terhadap PNS nakal yang coba-coba melanggar aturan," katanya.
Ia mengakui, diduga banyak aparat kades, lurah, RT dan RW di kabupaten/kota yang terlibat menjadi tim sukses calon anggota lesgislatif peserta Pemilu 2014.
"Memang ada, laporan warga bahwa kades, lurah, RT/RW yang menjadi timses calon legislatif, namun laporan tersebut sulit ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti dan data yang akurat. Rata-rata laporan tersebut melalui surat kaleng, pesan singkat (SMS), telepon dan lainnya," katanya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi dan melapor kepada pihak terkait apabila mengetahui kades nakal ini.
"Kami berharap lurah atau kepala dewa dan RT/RW ini bersikap netral dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu nanti akan meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013