Jakarta (Antara Babel) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan
kembali permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa.
Para Pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang.
"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin tanggal 30 Oktober 2017 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara a quo beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan Mahkamah.
Manahan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi pemohon bisa menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan oleh Mahkamah, tetapi penarikan tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
Pemohon dalam perkara ini meliputi Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemida Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzani Can, Munarman, dan Chandra Kurniato
Sebelumnya para Pemohon menilai secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dalam mengeluarkan Perppu. Para Pemohon juga menilai Perppu Ormas memiliki rumusan yang tidak jelas.
Perppu Ormas, menurut Pemohon, juga bersifat multi tafsir, dan mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa.
Para Pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang.
"Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin tanggal 30 Oktober 2017 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara a quo beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan Mahkamah.
Manahan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi pemohon bisa menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan oleh Mahkamah, tetapi penarikan tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
Pemohon dalam perkara ini meliputi Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemida Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzani Can, Munarman, dan Chandra Kurniato
Sebelumnya para Pemohon menilai secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dalam mengeluarkan Perppu. Para Pemohon juga menilai Perppu Ormas memiliki rumusan yang tidak jelas.
Perppu Ormas, menurut Pemohon, juga bersifat multi tafsir, dan mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017