Jakarta (Antaranews Babel) - Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya melayangkan protes keras kepada penulis Audrey Young dan mendesak untuk membuat klarifikasi karena yang ditulis tidak sesuai kenyataan.
"Kami sangat kecewa dengan pemberitaan yang ditulis oleh Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari Pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia," kata Tantowi Yahya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Dua hari ini banyak komentar atas tulisan Audrey Young yang berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern" yang dimuat di harian NZ Herald 25 Maret lalu.
Tantowi mengaku kecewa tulisan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi penulis tersebut dan telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo.
Dituliskan bahwa Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018.
Sikap ini kemudian diterjemahkan pula sebagai sikap tidak hormat Presiden. Satu pendapat yang sangat pretensius.
"Yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama," kata Tantowi.
Sementara untuk konsumsi publik, kata Tantowi, disepakati untuk hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara.
"Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," kata Tantowi.
Tantowi menjelaskan, lawatan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, setelah terakhir Presiden Indonesia berkunjung 13 tahun lalu, adalah lawatan yang sukses dan produktif.
"Kami sangat puas dengan pelayanan, penyambutan dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Selandia Baru," kata Tantowi.
Tantowi mengakui hal itu terjadi buah dari persiapan karena adanya persiapan matang yang dilakukan oleh tim kedua negara jauh-jauh hari sebelumnya.
Kunjungan kenegaraan yang dilaksakan tanggal 18 dan 19 Maret ini adalah dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.
"Tulisan bahwa Presiden Joko Widodo menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta," kata Tantowi.
Joko Widodo adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Joko Widodo menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Indonesia dan Selandia Baru tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang sudah dicapai oleh kedua negara dari mulai perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana dan politik sampai dengan kerjasama di bidang pertahanan dan kontra terorisme.
Kedua negara sepakat untuk meningkatkan derajat hubungan dari Strategic ke Comprehensive. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari 1,6 miliar dolar Selandia baru ke 4 miliar dolar Selandia Baru sebelum 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami sangat kecewa dengan pemberitaan yang ditulis oleh Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari Pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia," kata Tantowi Yahya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Dua hari ini banyak komentar atas tulisan Audrey Young yang berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern" yang dimuat di harian NZ Herald 25 Maret lalu.
Tantowi mengaku kecewa tulisan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi penulis tersebut dan telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo.
Dituliskan bahwa Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018.
Sikap ini kemudian diterjemahkan pula sebagai sikap tidak hormat Presiden. Satu pendapat yang sangat pretensius.
"Yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama," kata Tantowi.
Sementara untuk konsumsi publik, kata Tantowi, disepakati untuk hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara.
"Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," kata Tantowi.
Tantowi menjelaskan, lawatan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, setelah terakhir Presiden Indonesia berkunjung 13 tahun lalu, adalah lawatan yang sukses dan produktif.
"Kami sangat puas dengan pelayanan, penyambutan dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Selandia Baru," kata Tantowi.
Tantowi mengakui hal itu terjadi buah dari persiapan karena adanya persiapan matang yang dilakukan oleh tim kedua negara jauh-jauh hari sebelumnya.
Kunjungan kenegaraan yang dilaksakan tanggal 18 dan 19 Maret ini adalah dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.
"Tulisan bahwa Presiden Joko Widodo menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta," kata Tantowi.
Joko Widodo adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Joko Widodo menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Indonesia dan Selandia Baru tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang sudah dicapai oleh kedua negara dari mulai perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana dan politik sampai dengan kerjasama di bidang pertahanan dan kontra terorisme.
Kedua negara sepakat untuk meningkatkan derajat hubungan dari Strategic ke Comprehensive. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari 1,6 miliar dolar Selandia baru ke 4 miliar dolar Selandia Baru sebelum 2024.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018