Jakarta, (Antara Babel) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan akun bayaran pendukung Joko Widodo (Jokowi) di media sosial menggiring opini publik yang bertujuan agar Jokowi tidak pernah salah di mata publik.
"Kalau akun-akun di media sosial seperti di twitter itu dikendalikan pendukung fanatik Jokowi pasukan nasi bungkus (panasbung), berarti ada maksud tertentu menggiring opini publik," ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Minggu.
Menurut Emrus, harusnya ketika berpolitik, tidak boleh lepas dari moral. Seharusnya dalam memperoleh kekuasaan itu netral, tidak ada penggiringan.
"Satu orang membawahi banyak akun di media sosial, itu sama saja dengan kebohongan publik," kata dia.
Sepertinya, ia mengutarakan, banyak orang yang berkomentar, padahal hanya dikendalikan satu orang supaya terbentuk opini.
"Apalagi seperti itu (pendukungnya menerima gaji). Itu tidak jauh beda dengan menghalalkan money politics. Seharusnya gerakan masyarakat itu natural, tidak ada penggiringan," kata dia.
Menurut dia, hal tersebut sama saja dengan politik mobilisasi Hitler. Bedanya, mobilisasi Hitler saat itu dilakukan dengan ancaman.
"Pergerakan lewat media sosial seperti itu (akun bayaran), menghalalkan money politics," ujar dia.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menamakan pendukung fanatik Jokowi di dunia maya dengan istilah pasukan nasi bungkus (panasbung).
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kalau akun-akun di media sosial seperti di twitter itu dikendalikan pendukung fanatik Jokowi pasukan nasi bungkus (panasbung), berarti ada maksud tertentu menggiring opini publik," ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Minggu.
Menurut Emrus, harusnya ketika berpolitik, tidak boleh lepas dari moral. Seharusnya dalam memperoleh kekuasaan itu netral, tidak ada penggiringan.
"Satu orang membawahi banyak akun di media sosial, itu sama saja dengan kebohongan publik," kata dia.
Sepertinya, ia mengutarakan, banyak orang yang berkomentar, padahal hanya dikendalikan satu orang supaya terbentuk opini.
"Apalagi seperti itu (pendukungnya menerima gaji). Itu tidak jauh beda dengan menghalalkan money politics. Seharusnya gerakan masyarakat itu natural, tidak ada penggiringan," kata dia.
Menurut dia, hal tersebut sama saja dengan politik mobilisasi Hitler. Bedanya, mobilisasi Hitler saat itu dilakukan dengan ancaman.
"Pergerakan lewat media sosial seperti itu (akun bayaran), menghalalkan money politics," ujar dia.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menamakan pendukung fanatik Jokowi di dunia maya dengan istilah pasukan nasi bungkus (panasbung).
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014