Yogyakarta (Antara Babel) - Sebuah dialog imajiner yang "sehat dan menyenangkan" antara dua calon presiden peserta Pemilu Presiden 2014 Prabowo Subianto dan Joko Widodo menyebar melalui jaringan media sosial baru-baru ini.
Dalam dialog imajiner tersebut digambarkan Prabowo dan Jokowi saling memuji kelebihan masing-masing untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada akhir dialog mereka sepakat untuk bersaing secara sehat demi kepentingan bangsa dan negara sehingga siapa pun yang memenangi Pilpres 2014 tidak menjadi masalah bagi yang lain karena dialah yang dikehendaki dan dipercayai rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Dialog tersebut memang sekadar imajinasi pengirimnya yang entah siapa, tetapi kemungkinan besar itulah yang dikehendaki sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka ingin dua capres tersebut bisa menunjukkan sebuah persaingan yang tidak menghilangkan rasa persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia, sebuah persaingan yang sehat dan dewasa.
Sayangnya dialog tersebut masih tetap sebagai imajinasi karena persaingan yang sehat melalui kampanye yang substansial tanpa menjelekkan yang lain tertindih oleh kampanye hitam yang menyerang satu sama lain di antara dua capres itu.
Salah satu contoh kampanye hitam yang menyerang capres Prabowo Subianto adalah beredarnya kabar bahwa Prabowo melanggar hak asasi manusia dan penculikan. Sedangkan kampanye hitam yang menyerang capres Jokowi adalah tersebarnya tabloid bernama "Obor Rakyat" di sejumlah masjid di Jawa Timur dan Jawa Barat. Tabloid tersebut bergambar capres PDIP Jokowi sedang mencium tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan judul besar "Capres Boneka".
Kampanye hitam memang wajar terjadi dalam politik, kata pengamat komunikasi politik Triyono Lukmantoro, karena pasti ada pihak yang mencari kekurangan calon lain.
Namun, kampanye hitam tidak akan memberikan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat dan tidak sehat karena materi yang digunakan cenderung menyerang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Karena itu, menurut dia, kampanye hitam tidak tepat diterapkan di Indonesia. "Indonesia adalah negara pluralis. Banyak suku dan agama. Tentu hal yang berbahaya kalau SARA menjadi materi untuk kampanye hitam," ujarnya.
Kampanye hitam juga berbahaya dalam berpolitik karena sumber yang tidak jelas. Biasanya kampanye hitam tidak dilakukan oleh tim sukses calon-calon yang bersaing.
"Tim sukses dan calon yang bersaing pasti lebih memilih mengadu visi dan misi. Kampanye hitam mungkin dilakukan oleh pendukung yang tidak masuk dalam tim sukses, tetapi tidak jelas siapa. Karena tidak jelas sumbernya, kampanye hitam seperti surat kaleng," tuturnya.
Kampanye hitam, menurut Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, merugikan semua pihak yang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden 2014.
"Kita harus melihat konteks bahwa saat ini ada dua pasangan capres-cawapres. Kampanye hitam hanya akan merugikan semuanya karena akan membuat masyarakat saling melihat di antara keduanya. Jika yang diserang pasangan A maka pasangan B yang dilihat, begitu pula sebaiknya sehingga tak ada untungnya," kata Anies.
Selain itu, katanya, bukan saatnya lagi melakukan kampanye hitam karena tugas pemimpin adalah mengirimkan pesan positif, bukan negatif. "Mari kita bawa budaya politik baru yang lebih positif. Masyarakat menginginkan pemimpin yang positif," katanya.
Mengingat kampanye hitam merupakan suatu hal yang berbahaya bagi NKRI, praktik tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Pihak yang berwenang perlu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencegah berlanjutnya kampanye hitam tersebut.
Pengamat politik dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam mengatakan aparat penegak hukum harus segera menangkap para pelaku kampanye hitam secepatnya dan diproses secara hukum untuk memberikan efek jera.
Langkah tegas itu perlu dilakukan karena menurut dia kampanye hitam jelas menyalahi segala bentuk norma hukum, agama, maupun politis. Tidak ada aturan hukum yang membenarkan praktik kampanye hitam.
Ia mengatakan kampanye hitam merupakan pendidikan politik paling buruk bagi rakyat dan Bangsa Indonesia serta bagi demokrasi di negara ini.
"Cara-cara seperti ini untuk meraih kekuasaan tidak baik bagi demokrasi. Saat ini rakyat sudah cerdas, tahu siapa yang akan dipilih," katanya.
Ia juga mengimbau tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baik Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta segera bekerja mengungkap intelektual di balik kampanye hitam.
Menanggapi maraknya kampanye hitam menjelang Pilpres 9 Juli 2015, lembaga pemerintah yang terkait dengan keamanan penyelenggaraan pilpres menggelar pertemuan.
Menurut Komisioner KPU Juri Ardiantoro di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pertemuan itu dilakukan untuk membahas persiapan menjelang pilpres, serta membahas semakin maraknya kampanye hitam yang beredar saat ini.
Dalam rapat tertutup itu, kata Juri, dibahas maraknya kampanye hitam lewat media sosial yang masuk ke ranah Kominfo. Kominfo didesak untuk menindak akun yang bersangkutan, sedangkan kampanye hitam yang dilakukan lewat spanduk atau baliho akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Kami meminta Kominfo memblokir situs-situs yang mengandung unsur kampanye hitam," katanya.
Untuk menghentikan penyebaran kampanye hitam memang tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, peran serta partai politik serta pasangan capres-cawapres juga penting.
Pengurus parpol, tim sukses, serta pasangan capres-cawapres harus terus menerus melakukan sosialisasi kepada kader serta masyarakat umum tentang bahaya kampanye hitam serta meminta para kader untuk tidak saling membalas.
Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokon Widodo- Jusuf Kalla.
Dengan kerja keras semua pihak tersebut diharapkan kampanye hitam tidak berlanjut dan berganti dengan kampanye putih yang sehat dan lebih bermakna sehinga Pilpres 2014 akan berlangsung dengan aman dan damai serta jujur dan adil dengan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan harapan rakyat.
