Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Staf Ahli Menteri Agama Gugus Joko Waskito soal permintaan tersangka Haris Hasanuddin (HRS) terkait pengurusan jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK pada Jumat memeriksa Gugus sebagai saksi untuk tersangka Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.
"Mengonfirmasi permintaan tersangka (HRS) terkait pengurusan jabatan di Kemenag," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat.
Usai diperiksa, Gugus mengaku dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik KPK.
"Materinya tanya penyidik, tadi cuma 10 pertanyaan. Tugas, pokok, dan fungsi stafsus, hanya sekitar itu," kata Gugus.
Selain itu, KPK pada Jumat juga memeriksa enam saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
"Unsur saksi yang diperiksa di Jawa Timur meliputi Kepala Kantor Kementerian Agama Lamongan dan Surabaya serta Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama di Jawa TImur," ujar Febri.
KPK mendalami enam saksi itu soal informasi dugaan aliran dana untuk tersangka Rommy, dan juga mendalami soal seleksi jabatan untuk tersangka Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) yang merupakan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.
Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).
Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).
Berita Terkait
Komisi III DPR: uji kelayakan Capim-Dewas KPK digelar 18-21 November
15 November 2024 15:57
Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu
14 November 2024 18:18
KPK ingatkan Raffi Ahmad wajib lapor LHKPN
14 November 2024 13:55
KPK geledah kantor Setda Provinsi Papua
8 November 2024 22:42
KPK: waspada pihak catut nama KPK janjikan lolos dari proses hukum
8 November 2024 10:37
KPK sita 44 properti senilai Rp200 miliar terkait perkara LPEI
7 November 2024 15:35
KPK: Sahbirin Noor tidak akan jadi Harun Masiku jilid II
7 November 2024 14:42
KPK terbitkan surat penangkapan terhadap Sahbirin Noor
6 November 2024 15:03