Jakarta, 29/7 (Antara) - Indonesia masih berkutat pada persoalan memperbaiki dan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memacu kemampuan daya saing dengan negara-negara lain.
Hal itu juga mengakibatkan sejumlah pihak perlu mengingatkan pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur bahkan sampai ada yang mengusulkan pembentukan Kementerian Percepatan Infrastruktur.
Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah dapat mendorong percepatan realisasi infrastruktur yang tertunda guna meningkatkan daya saing dan menekan biaya ekonomi tinggi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana di Jakarta, Selasa (22/7), menyatakan percepatan realisasi infrastruktur tersebut terutama pada akses jalan dari dan ke pelabuhan serta kawasan industri.
Untuk itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang perlu ditingkatkan.
Sinergi antara kementerian/lembaga mutlak dibutuhkan untuk menghindari kebijakan yang tanpa koordinasi.
"Perhatikan kebutuhan yang dapat meningkatkan daya saing dan seluruh fasilitas untuk menekan biaya ekonomi tinggi," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin mengimbau kepada pemerintahan mendatang agar lebih memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurut Annar, otonomi daerah memang sudah berjalan akan tetapi masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.
"Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah, kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah," katanya.
Ia berpendapat bahwa hal-hal seperti itu dinilai bakal bisa menghambat pembangunan infrastruktur sehingga harus ada pengaturan kembali yang baik terkait akan hal tersebut.
Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di kawasan timur Indonesia, ujar dia, masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa.
Untuk itu, Kadin mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
Negara berkembang
Sebenarnya permasalahan infrastruktur tidak hanya didera oleh Indonesia tetapi umumnya juga terjadi kepada banyak negara-negara berkembang di dunia sehingga program pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur menjadi sorotan penting Bank Dunia
"Merupakan hal yang jelas bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan infrastruktur," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/7).
Untuk itu, Bank Dunia telah memberikan pembiayaan lebih jauh antara lain untuk menyediakan lebih banyak prasarana air minum bersih dan tenaga listrik.
Selain itu, peningkatan pembiayaan terhadap pembangunan jalan raya yang bermanfaat antara lain sebagai akses bagi petani membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke pasar.
Berdasarkan data Bank Dunia, lembaga keuangan multilateral itu menyatakan komitmen pembiayaan terhadap proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi, air bersih, serta prasarana dan sarana lainnya mencapai 24,2 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2014.
Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga sebesar 45 persen dibandingkan dengan jumlah yang sama pada tahun fiskal sebelumnya.
Peran swasta
Selain karena banyaknya permintaan dari negara-negara berkembang, peningkatan tajam kepada Bank Dunia itu juga disinyalir karena semakin meredupnya sektor swasta untuk berinvestasi di infrastruktur negara-negara berkembang.
Padahal jenis investasi seperti yang terdapat dalam kerja sama publik swasta (KPS) merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di negara-negara berkembang.
Presiden Bank Dunia juga berpendapat bahwa pembiayaan yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur akan sangat bermanfaat bagi kaum miskin.
"Secara global, perlu pendanaan tambahan untuk proyek infrastruktur penting, jadi kami menyambut berbagai upaya yang akan mengarah kepada pembiayaan jangka panjang untuk proyek transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi," kata Jim Yong Kim.
Kim mengingatkan bahwa kompetisi nyata yang dihadapi dunia saat ini adalah menanggulangi kemiskinan esktrim secepat mungkin dan sasaran bersama adalah membangun kesempatan serta meningkatkan tarif kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.
Di Indonesia, sebenarnya sejumlah perusahaan swasta juga telah bertekad mengembangkan pembangunan infrastruktur seperti Media Nusantara Capital (MNC) Group yang berencana akan mengembangkan bisnis infrastruktur pembangunan jalan tol dan serat optik.
"Sebentar lagi infrastruktur yang akan dikembangkan, Indonesia mau tidak mau harus mempercepat pembangunan infrastrukturnya," ujar Chief Executive Officer (CEO) MNC Group Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Selasa (1/7).
Ia mengemukakan bahwa untuk pembangunan jalan tol, perseroan telah membebaskan 75 persen lahan untuk ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang memiliki panjang 54 kilometer. Pihaknya akan melakukan konstruksi jika pembebasan lahan mencapai 90 persen.
Untuk infrastruktur fiber optik, lanjut Hary Tanoesoedibjo, tahun ini ditargetkan bisa menyelesaikan 1,5 juta sambungan.
Dia memperkirakan rata-rata satu sambungan membutuhkan belanja modal sekitar 250 dolar AS.
Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman mengemukakan pemerintahan mendatang hasil dari Pemilihan Umum 2014 perlu melakukan penguatan sektor berorientasi ekspor dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dengan pertumbuhan global yang melambat, reformasi struktural dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian di atas lima persen. Diperlukan penguatan sektor-sektor berorientasi ekspor sebagai sumber devisa," kata Helmi Arman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/7).
Menurut dia, salah satu contoh penguatan tersebut adalah dengan membangun sektor transportasi umum untuk mengurangi intensitas penggunaan dan impor bahan bakar minyak. Selain itu, perlu pula penguatan pembangunan infrastruktur yang lebih baik pada periode 2014-2019 untuk menunjukkan bangkitnya investasi dan perekonomian negara.
