Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI optimis membuat kebijakan yang tepat untuk memeratakan pendidikan di daerah seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
"Kita sedang mengemas kebijakan terkait pendidikan. Bagaimana kita memeratakan pendidikan serta mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk 10 tahun kedepan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud RI, Ade Erlangga saat bersilahturahmi bersama awak media, di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan, hadirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang baru saat ini sangat familiar untuk awak media dan masyarakat karena latar belakang beliau yang merupakan orang media dan pengusaha sukses dibidang teknologi digital.
Meski demikian, bukan berarti Beliau akan membuat semua kebijakan terkait pendidikan dengan mengutamakan teknologi digital atau melalui aplikasi, karena pembangunan karakter adalah segala-galanya yang harus diutamakan.
Teknologi hanya membantu agar pemerataan pendidikan lebih meluas yang arahnya lebih ke efisiensi agar proses belajar mengajar guru ke murid juga lebih efisien. Selain itu aksesibility juga harus di perhatikan dan itulah fungsi teknologi yang membantu proses pendidikan.
"Kelemahan di pendidikan itu ada, dan apapun kebijakan yang dibuat terkait pendidikan itu untuk pemeratakan pendidikan di daerah, karena pembangunan karakter adalah segala-galanya yang harus diutamakan," ujarnya.
Menurutnya, seiring perkembangan zaman, mungkin nanti ijazah sudah menjadi nomor dua, karena sertifikasi yang utama. Dunia akan lebih terbuka, kita tidak akan lagi melihat suatu keberhasilan dari paper atau kertas tapi kualitas atau kemampuan diri.
"Kita akan melakukan banyak hal untuk asumsi pendidikan kedepan, dan aplikasi hanya untuk pengembangan saja, dimana sekarang teknologi digital sangat dibutuhkan untuk percepatan informasi," ujarnya.
Berbagai hal yang menjadi hambatan dari proses kemajuan pembangunan juga banyak, salah satunya bonus demografi yang jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bencana bagi negara.
Oleh karena itu pemerintah harus membangun regulasi dan meningkatkan inovasi yang arahnya untuk investasi. Pendidikan harus diperhatikan karena pendidikan adalah investasi.
"Kita akan mengajarkan mereka generasi bangsa, agar bisa mengembangkan dirinya menjadi enterpreneur. Dimulai dari kalangan anak muda, misalnya dari 10, yang menjadi enterpreneur itu harus 8 dan yang menjadi pegawai itu cukup 2 saja," ujarnya.
Ia menambahkan, sekarang Kemendikbud RI juga sedang mengkaji berbagi kebijakan, bagaimana kebijakan tentang guru, kemahasiswaan dan anak didik yang dimulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK.
"Kita sangat menekankan kualitas guru atau pendidikan dasar. Kebijakan apa yang bagus akan tetap kita jalankan dan terus dikembangkan," ujarnya.
