Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan termasuk dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
"Ya, kita akan 'review' semua, akan lihat. beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.
Prabowo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
"Jadi terus-menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu, kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, 'mark up-mark up' yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," tambah Prabowo.
Namun Prabowo tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan ia prioritaskan untuk diteliti.
"Kita kaji terus, nanti 'cost benefitnya' bagaimana, jadi kita akan lihat, yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna," ungkap Prabowo.
Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.
"Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik," tambah Prabowo.
Demi meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.
"Kita 'review' semua, semua proyek, pengadaan, kita 'review'. kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," tambah Prabowo.
Dalam ratas Presiden Jokowi memerintahkan tiga hal untuk dikerjakan.
"Pertama, 'roadmap-nya' harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," kata Presiden Jokowi.
Kedua, harus dipastikan ada alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.
"Kita harus memastikan SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah stop yang sepert itu. tapi orientasinya betul-betul 'strategic partnership'," tambah Presiden.
Ketiga, Presiden meminta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," ungkap Presiden.
