Pemprov Babel gelar Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2021

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

"Selain untuk mengomunikasikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, FKP juga sebagai ajang mendengar masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan," kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Darlan, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan, bahwa FKP merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan terkait dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Menurut Darlan, melalui FKP permasalahan pembangunan dapat diinvetarisir dan dirumuskan, sekaligus menjadi alternatif pemecahan masalah yang kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan yang mampu mengoptimalkan potensi serta menjawab persoalan yang mendesak.

"Karena itulah, kami mengharapkan para pemangku kepentingan dapat memberikan sumbang pemikiran sehingga dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021," ujarnya.

Pada rancangan awal RKPD tahun 2021, pihaknya mengangkat tema "Percepatan pembangunan infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pengembangan Potensi Daerah".

"Tema ini dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik," ujarnya.

Sekretaris Bappeda Babel, Joko Triadhi menambahkan, Bappeda dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan penyempurnaan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial pada proses perencanaan. 

Salah satunya dengan mengarahkan perangkat daerah (PD) untuk mendukung prioritas pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Intinya, kita petakan dukungan PD dan mengarahkannya untuk mendukung  prioritas pembangunan daerah. Hilangkan ego sektoral, sekarang tidak ada visi dan misi PD, yang ada visi dan misi daerah dan semua program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung visi dan misi daerah, yang kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.