MPR ingatkan pemerintah siapkan fasilitas kesehatan antisipasi lonjakan pasien COVID-19 pasca-Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah pusat dan daerah bersinergi mempersiapkan fasilitas kesehatan di daerah untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 pasca-Lebaran 2020.

"Sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini, mulai dari mudik yang terjadi lebih awal hingga pekerja migran yang pulang kampung. Beban daerah akan meningkat dalam upaya membendung penyebaran COVID-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5).

Rerie mengutip data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah bahwa pemudik yang datang ke wilayah tersebut sejak 26 Maret-9 Mei 2020 adalah tercatat 824.833 orang.

Dia juga mengutip pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4), bahwa di awal pemberlakuan PSBB di wilayah tersebut, sudah ada 13.430 orang yang mudik ke Jawa Timur.

"Banyaknya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain di masa wabah COVID-19, berpotensi meningkatkan penyebaran virus," ujarnya.

Kondisi itu, menurut dia, terutama saat isu pelonggaran kebijakan dalam beberapa hari terakhir semakin santer terdengar yang mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kondisi itu, kata Rerie, diperparah dengan belum meratanya fasilitas rumah sakit di Tanah Air.

Dia mencontohkan berdasarkan data rasio tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) per 5 April 2020, peringkat Indonesia adalah 41 dari 42 negara, dengan rasio ketersediaan ranjang 1 per 1.000 penduduk Indonesia.

Menurut dia, empat provinsi yang dinilai memiliki fasilitas rumah sakit lebih baik pun rasio ketersediaan ranjang masih rendah.

"Rasio ketersediaan ranjang rumah sakit di DKI Jakarta, 2,33 per 1.000 penduduk. Jawa Timur 1,07 per 1.000 penduduk, Jawa Tengah 1,15 per 1.000 penduduk, dan Sulawesi Selatan 1,53 per 1.000 penduduk," katanya.

Menurut politikus Partai NasDem itu, dengan kondisi tersebut apabila terus menerus terjadi penambahan jumlah orang terpapar COVID-19, rumah sakit pun akan kewalahan melayani pasien.

Dia menilai, belum meratanya kelengkapan fasilitas sejumlah rumah sakit di daerah akan menimbulkan masalah serius dalam penanganan wabah COVID-19 di Tanah Air.

Rerie mengatakan, gejala tidak meratanya fasilitas RS sudah terlihat, misalnya dalam satu pemberitaan pada Senin (11/5), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan banyaknya pasien asal luar kota yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, karena hampir 50 persen pasien di rumah sakit di Surabaya adalah warga luar kota.

"Bisa dibayangkan apabila terjadi pergerakan orang yang masif ke sejumlah daerah dan daerah tidak mampu membendung penyebaran COVID-19, dikhawatirkan akan muncul episentrum penyebaran virus baru di sejumlah daerah," katanya.

Dia mengatakan kondisi ini harus segera dicarikan solusinya, tentu saja harus dilakukan melalui kolaborasi antara pimpinan pusat dan daerah serta penerapan strategi yang tepat, sehingga kendalanya bisa segera diatasi.

Menurut Rerie, langkah konkret dalam memperkuat fasilitas kesehatan di daerah sangat dinantikan, agar pengendalian penyebaran COVID-19 di Tanah Air lebih efektif.