Sungailiat, Bangka (ANTARA) - Pihak legislator Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung rencana penerapan kartu kendali penerima liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi kapasitas tiga kilogram oleh pemerintah provinsi wilayah itu.
"Saya mendukung atau setuju rencana penerapan kartu kendali penerima LPG bersubsidi selama kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar di Sungailiat, Rabu.
Sistem kartu kendali LPG bersubsidi yang dijadwalkan April 2021 mulai diterapkan disebagian wilayah di Bangka Belitung, Iskandar berharap penyalurannya benar-benar dapat terarah dan tepat sasaran.
"Dengan melibatkan pihak Pertamina dan BRI sebagai penyedia aplikasi BRI monitoring online LPG, harus tepat sasaran kepada warga yang benar-benar berhak sesuai dengan data yang valid," jelasnya.
Dia menyarankan sebelum sistem kartu kendali diterapkan, hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat langsung mengingat akan terjadi pula kenaikan harga eceran tertinggi LPG kapasitas tiga kilogram dari Rp 15.900 menjadi Rp 19.000.
"Sebelum kebijakan itu diterapkan kepada masyarakat hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan selain masyarakat mengetahui juga mengantisipasi terjadinya persoalan di lapangan nantinya," kata Iskandar.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan penyaluran gas elpiji bersubdisi termasuk pula pengawasan penjualan ditingkat pedagang pengecer.
