Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).
"Dengan adanya perbaikan diharapkan kualitas data penerima bansos semakin baik dan bansos dapat disalurkan tepat sasaran," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakan terkait kajian KPK yang menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos, yakni terkait akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, dan pemutakhiran data.
Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Hal itu, menurut dia agar akurasi, kualitas, dan transparansi data penerima bantuan bansos dapat dipertanggungjawabkan.
Dia meminta pemerintah memverifikasi data penerima bansos dan menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos.
"Selain itu memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalkan potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan saat penyaluran. Dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap ditemukan persoalan data penerima yang berhak justru tidak mendapat bantuan bansos tahun 2020," ujarnya.
Bamsoet meminta komitmen pemerintah dan aparat untuk terus melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran bansos, sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dana bansos pada setiap penyaluran.
Berita Terkait
Ketua MPR apresiasi kerja keras MPR 2019-2024 jaga stabilitas politik
25 September 2024 12:27
MPR komitmen kawal pemulihan hak Soekarno atas MPRS XXXII
9 September 2024 15:46
Bamsoet pastikan tak mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar
19 Agustus 2024 21:42
MPR susun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara
16 Agustus 2024 14:37
Bamsoet berkelakar cari Bahlil saat buka Sidang Tahunan MPR
16 Agustus 2024 12:53
Ketua MPR nilai sudah saatnya Indonesia segera hadirkan Angkatan Siber
16 Agustus 2024 11:37
Ketua MPR: Polri harus profesional dalam bertugas
2 Juli 2024 09:16
Ketua MPR klarifikasi pernyatannya soal amendemen UUD 1945
7 Juni 2024 21:38