Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyadari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada pendapatan rakyat kecil.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan mengatakan PPKM Darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah.
"PPKM Darurat bukan pilihan mudah. Di satu sisi harus menghentikan penularan varian Delta. Di sisi lain dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan ekonomi rakyat kecil terdampak akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan juga harus ditutup, pabrik harus mengurangi jumlah karyawan yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan, serta restoran dan tempat makan hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang.
"Tentu akan berpengaruh kepada omset usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," ujar Luhut.
Dia menegaskan bukan kebijakan mudah menyeimbangkan antara faktor kesehatan dan ekonomi, namun pemerintah memutuskan PPKM Darurat perlu diambil untuk menghentikan laju penularan virus COVID-19 varian Delta.
Sebagai upaya meringankan beban rakyat yang terdampak, Presiden telah memerintahkan jajaran untuk memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp39,19 triliun untuk masyarakat.
Berita Terkait
Luhut khawatir perkembangan AI bakal gantikan manusia
2 Desember 2024 15:42
Luhut sebut Indonesia perlu waspadai dampak kebijakan proteksionis Trump
2 Desember 2024 12:37
Siang ini, Presiden Prabowo lantik pejabat baru KPU hingga Kompolnas
5 November 2024 11:03
Profil Luhut Binsar Pandjaitan, pengemban dua jabatan dari Prabowo
22 Oktober 2024 14:23
Prabowo tambah jabatan Luhut jadi Penasihat khusus bidang Digitalisasi
22 Oktober 2024 12:00
Presiden Prabowo lantik tujuh Penasihat Khusus Presiden
22 Oktober 2024 11:37
Presiden Prabowo angkat Luhut Binsar Pandjaitan jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
21 Oktober 2024 11:09
Cek fakta, video Luhut marah ke Najwa karena mendukung demo penolakan revisi UU Pilkada
16 September 2024 19:17