Kathmandu (Antara Babel) - Perselisihan pecah antara Nepal dan sejumlah
lembaga internasional atas penanganan bantuan yang masuk ke negara itu
setelah gempa bumi yang menghancurkan bulan lalu.
Masing-masing pihak menyalahkan yang lain sehingga menimbulkan
kebingungan dan penangguhan pemberian bantuan kepada para korban, lapor
Reuters.
Usaha-usaha pertolongan telah berjalan lambat mencapai banyak orang
yang terkena dampak oleh bencana paling buruk di Nepal dalam lebih 80
tahun, menyebabkan orang-orang yang tak diketahui berapa jumlahnya
terdampar, luka-luka dan kelaparan selama berhari-hari.
Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda 10 hari lalu,
telah merenggut lebih 7.500 jiwa dan menyebabkan ratusan ribu warga
kehilangan tempat tinggal.
Bantuan semula bertumpuk di bandar udara sementara para pejabat bea
cukai Nepal mengecek tiap kiriman untuk mencegah supaya barang-barang
komersial tidak lolos.
Para pejabat senior pemerintah mengatakan pengecekan bea cukai
diperlukan sebab mereka tidak tahu barang apa yang masuk ke negara itu.
Pasokan-pasokan, termasuk barang-barang tak diperlukan Nepal dan
banyak pekerja pertolongan tiba tanpa dokumen-dokumen memadai masuk ke
negara itu, memperumit usaha-usaha menggerakkan upaya bantuan, kata para
pejabat.
"Banyak donor mengirim bahan-bahan bantuan bahkan tanpa
berkonsultasi dengan kami tentang apa yang kami perlukan," kata Laxmi
Prasad Dhakal, seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Beberapa pekerja pertolongan, sementara itu, mengatakan mereka
frustrasi dengan apa yang mereka saksikan terkait penundaan-penundaan
birokrasi dan kurangnya koordinasi oleh pemerintah.
Seperti contoh, Huijbrechts Marcel dari tim "Urban Search and
Rescue" Belanda berada di Nepal bersama tim-tim dari empat negara
lainnya, termasuk tentara Nepal, di satu rumah untuk mencari penyintas.
"Ketika kami tiba di sini sama sekali tak ada koordinasi," ujar Marcel.
Frustrasi karena penundaan-penundaan dan kurangnya koordinasi,
beberapa donor mengelakkan pemerintah dan mengirim langsung bantuan
melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk pendistribusian, dengan
menambahkan ketaksetujuan, kata seorang pembantu Perdana Menteri Sushil
Koirala.
"Ada perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan beberapa donor soal ini," kata pembantu itu.
Kebingungan terjadi kendati sudah bertahun-tahun ada persiapan oleh
pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk menangani
bencana seperti itu; Nepal berada di salah satu zona paling aktif secara
seismik dunia.
Nepal dan Lembaga-Lembaga Bantuan Internasional Saling Persalahkan
Selasa, 5 Mei 2015 23:45 WIB