Mentok, Bangka Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan keterampilan para pegawai agar semakin efektif dan efisien dalam melakukan pengamanan aset serta pelaporan keuangan yang sesuai aturan.
"Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah menerbitkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan ditindaklanjuti di tingkat daerah," kata Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Bangka Barat, Herzon saat membuka sosialisasi SPIP di Mentok, Kamis.
Menurut dia, tindak lanjut SPIP di Kabupaten Bangka Barat penting dilakukan agar keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan semakin efektif dan efisien.
"Guna mendukung upaya tersebut, pemkab melalui Inspektorat telah melaksanakan sosialisasi penilaian risiko dan pelaksanaan forum konsultasi publik terkait pembinaan dan pengawasan," ujarnya.
Menurut dia, sosialisasi kepada perwakilan pegawai di seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di daerah itu penting dilakukan agar mereka semakin terampil dalam menjalan tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset dan keuangan.
Dengan SPIP kalaupun ada kekeliruan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti dengan perbaikan. Dalam hal ini peran Inspektorat sangat penting dalam melakukan pengawasan intern.
"Apapun pekerjaan yang dilakukan selalu ada risiko yang harus dihadapi, untuk itu harus ada pengawasan dan pembinaan, jangan sampai bisa membawa kita ke ranah hukum, khususnya bagi OPD besar," katanya.
Herzon menambahkan sesuai Instruksi Kepala Daerah, Inspektorat dituntut terus bisa mengembangkan diri terkait kompetensi tersebut dan memahami setiap detail dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
Inspektur Kabupaten Bangka Barat, Fachriansyah mengatakan saat ini setiap OPD perlu terus melakukan pembenahan agar semakin mampu menjalankan beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Menurut dia, dalam aturan tersebut terdapat empat tujuan utama yaitu tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap melalui sosialisasi ini bisa meningkatkan keterampilan para pegawai sehingga ke depan pemerintahan akan semakin baik, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," katanya.
