KPI dorong platform 'media baru' edukasi publik terkait jurnalisme

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mendorong platform media baru dan sosial media untuk melakukan edukasi kepada publik terkait jurnalisme yang baik dan benar agar masyarakat terhindar dari hoaks.

Platform media baru dan sosial media mesti bertanggung jawab dalam mengedukasi atau memberikan literasi kepada pengguna, termasuk menyediakan edukasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan jurnalisme yang tepat, kata Agung dalam Jakarta International Conference on Social Science and Humanities, Senin.

Agung mengatakan di tengah COVID-19 konsumsi masyarakat akan media baru seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook mengalami peningkatan. Di samping itu, masyarakat usia muda juga lebih banyak mengonsumsi tayangan berbasis internet seperti Netflix dan Disney daripada televisi dan radio.

Data Nielsen menunjukkan bahwa durasi masyarakat yang menonton televisi cenderung stagnan di tengah COVID-19. Sementara durasi masyarakat menonton media-media baru melalui ponsel pintar bertumbuh secara agresif, imbuh Agung.

Masalahnya, tayangan dan konten di media baru kadangkala mengandung hoaks karena tidak diawasi dan diregulasi oleh KPI. Namun demikian, masyarakat masih memiliki televisi yang juga berperan sebagai sumber informasi dari berita hoax di tengah COVID-19.

Apa yang begitu besar dilaporkan dan dibicarakan di sosial media, akan dikonfirmasi di televisi, ucapnya.

Karena itu, Agung mendorong platform media baru dan sosial media melakukan edukasi kepada masyarakat terkait jurnalisme yang baik dan benar agar publik dapat mengenali berita yang tidak sesuai dengan fakta.

Juga diperlukan untuk mengatur konten di dalam media baru agar kualitas jurnalistik di sana sma dengan konten jurnalistik di televisi, ucapnya.

Selanjutnya, pemerintah dan industri penyiaran, termasuk platform-platform media baru harus membangun jurnalisme warga yang baik sehingga masyarakat dapat mengenali mana objek yang perlu diobservasi.

Pemerintah juga mesti memasukkan literasi digital sebagai kurikulum pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMA untuk menciptakan generasi yang dapat menjadi pembuat konten yang baik dan konsumen konten yang cerdas. Dengan ini saya harap demokrasi akan lebih berkualitas di Indonesia, pungkasnya.