Belitung, Babel (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengemukakan bahwa beban keuangan negara untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp502 triliun dalam APBN, dinilai sudah merupakan jumlah yang terlalu besar.
Ketua BPC Hipmi Belitung Fajar Kawolu di Tanjung Pandan, Senin, mengatakan anggaran sebesar tersebut jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dipastikan sudah banyak yang terbangun dan dinikmati oleh masyarakat.
"Terkait penyesuaian harga BBM Hipmi Belitung beranggapan beban negara sudah sampai Rp502 triliun merupakan angka yang besar, kalau digunakan untuk infrastruktur pasti sudah banyak yang terbangun," katanya.
Namun dengan dinamika global saat ini, lanjut dia, Hipmi Belitung berkeyakinan keputusan pemerintah untuk terus mensubsidi BBM mampu menstabilkan ekonomi.
"Kalau tidak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang angka inflasi 7,7 persen pastinya akan bertambah menjadi lebih besar," ujarnya.
Ia mengatakan, permasalahan BBM merupakan permasalahan yang berulang. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengurangan BBM subsidi sudah seharusnya mendukung munculnya transformasi penggunaan BBM dari segi transportasi.
"Hal ini juga berkaitan dengan tema G20 bahwa 'green economy' dan 'green energy' sudah mulai harus diaktifkan oleh Bangka Belitung," kata Fajar Kawolu.
Ia menyatakan, kondisi elektrifikasi 100 persen yang dimiliki oleh Belitung menjadi potensi sekaligus modal dalam mengembangkan transportasi berbasis listrik.
Dengan rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi masyarakat seharusnya harus mulai terbiasa untuk beralih dari transportasi berbasis BBM menjadi transportasi berbasis listrik.
"Apabila kita bisa melakukan ini maka menjadi 'smart move' ketika subsidi BBM dikurangi namun transportasi berbasis listrik berjalan, saya rasa kita dapat mengendalikan inflasi dan ekonomi masyarakat menjadi lebih kuat," ujarnya.
