Istana Kepresidenan RI terima sertfikasi REC dari PLN

Jakarta (ANTARA) - Istana Kepresidenan RI menerima sertifikat Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero) sebagai apresiasi atas penggunaan pasokan listrik yang dihasilkan dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sertifikat REC tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama PLM Darmawan Prasodjo kepada Kepala 5 Istana Kepresidenan disaksikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Kami, Istana Kepresidenan selalu mendukung tuntutan-tuntutan dunia yang berubah, salah satunya penggunaan listrik EBT," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat menyampaikan sambutan.

Kasetpres Heru mengharapkan langkah Istana Kepresidenan RI dalam memanfaatkan pasokan listrik berbasis EBT bisa diikuti oleh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L).

"Supaya bisa memerangi perubahan iklim lebih cepat," ujarnya
.
Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut REC merupakan salah satu produk kelistrikan ramah lingkungan yang menjadi bagian dari upaya menunaikan tugas memerangi perubahan iklim.

Menurutnya, REC lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pasar ekspor ke internasional guna memenuhi aspek jejak karbon. 



"Dulu perusahaan banyak yang beli sertifikat ini dari New York, Paris, dan lain-lain. Untuk itu kami bangun REC ini berbasis pembangkit EBT domestik, kami bekerja sama dengan lembaga internasional agar REC ini diakui supaya perusahaan-perusahaan bisa mengekspor," katanya.

"Yang mengagetkan Istana Kepresidenan baik itu di Tampaksiring, Cipanas, Yogyakarta, Bogor, maupun yang di sini, justru jadi garda terdepan EBT ini," ujar Darmawan.

Ia memastikan dengan penyerahan REC tersebut, maka seluruh pasokan listrik yang masuk ke Istana Kepresidenan dihasilkan dari pembangkit  EBT atau memiliki sisa karbon nol.

"Kami terharu istana jadi garda terdepan memerangi perubahan iklim, dan memberi contoh bahwa EBT adalah visi ke depan," katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, PLN juga menyerahkan bantuan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk tiap istana kepresidenan.

Kasetpres Heru dan Dirut PLN menjelaskan bahwa dengan penggunaan pasokan listrik EBT maka tarif yang dikeluarkan hanya bertambah Rp35 per kWh.

"Memang ada tambahan biaya, itu kecil, Rp35 per kWh. Itu tidak ada nilainya dibanding kita mendukung lingkungan yang hijau, lingkungan yang bisa kita pertahankan dengan baik," ujar Heru.

Sebagai informasi untuk Istana Kepresidenan Jakarta, pasokan listrik didapatkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.