Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin menyatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor balok timah, guna mendorong investasi dan hilirisasi industri sumber daya alam daerah itu.
"Hari ini kami mau rapat terkait wacana pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor balok timah ini," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah beberapa kali mengulangi pernyataan terkait penghentian ekspor balok timah dan mendorong hilirisasi industri timah ini.
"Kami tidak ingin tergopoh-gopoh dan tidak siap jika pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan balok timah ini," ujarnya.
Menurut dia secara substansi yang akan dilakukan pemerintah provinsi adalah menentukan pola pembangunan pabrik solder, lokasi pembangunan, pasokan bahan-bahan selain timah dan pemasaran solder ini.
Baca juga: Gubernur Babel: Regsosek cegah penyaluran bansos tidak tepat sasaran
"Kita semua harus siap, mulai dari pemerintah pusat, daerah, badan usaha dan masyarakat harus siap atas kebijakan larangan ekspor balok ini," katanya.
Ia menyatakan pemerintah provinsi sudah beberapa kali membahas dan merapatkan wacana larangan ekspor ini, guna mengantisipasi penurunan ekonomi masyarakat dampak kebijakan ini.
"Hari ini kita rapatkan lagi untuk mematangkan persiapan terkait kebijakan larangan ekspor timah ini," katanya.
