Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin tidak hanya melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
"Saya sampaikan bahwa BLT itu bukan hanya di Kemensos, bantuan bukan hanya di Kemensos. Ada di Bu Menaker, ada anak di rumah yatim, ada lansia di panti-panti, karena itu kemudian kita akan kover usulan untuk itu," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei menyebut survei sosial ekonomi nasional mini beberapa waktu lalu, menunjukkan angka exclusion error bagi penerima penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat ekstrem sangat tinggi, artinya banyak orang miskin ekstrem yang tidak mendapat bansos, padahal mereka mestinya memperoleh bansos.
Masyarakat yang berada di desil satu (10 persen terbawah), yang miskin 53 persen tidak kena sasaran.
"Jadi, kalau tanya BPS angkanya sekian, mereka akan tidak terima bantuan, itu tidak betul, karena ada subsidi listrik, gas, kesehatan, BPJS Kesehatan, pendidikan. Jadi, kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data ini dengan Kemnaker sudah matching data supaya tidak ada ganda, sudah klir, kami sudah sampaikan ke Kemnaker, kami juga sudah berikan data ke BPJS Kesehatan," kata Mensos.
Mensos menyebut Kemensos tetap berpegang pada Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang Penangangan Fakir Miskin.
"Bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi, pada awal 2021, data kami kembalikan ke daerah dan daerah mengoreksi. Bahkan, sampai di Papua itu ada 4 daerah sudah melakukan pembenahan data 100 persen," tambah Mensos.
Selain itu, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem pun diklaim sudah dipadukan datanya.
"Jadi, kami sudah berjalan mulai tiga bulan lalu, sudah kami tangani, jadi perilakunya bukan hanya dia menerima bansos, tapi dia kita perbaiki rumahnya, kemudian diberikan usaha, tergantung mereka, bahkan ada yang sekarang mendapatkan Rp6 juta, sehingga tahun depan mereka tidak menerima bansos, itu dari miskin ekstrem," tambah Mensos.
Menurut pemerintah, kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 9,54 persen dari total penduduk. Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan pada Maret 2022, turun menjadi 2,04 persen dari sekitar 5,59 juta orang.
Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.
Pemerintah sudah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BBLT BBM) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu selama empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam dua tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.
Hingga Jumat, 16 September 2022 pukul 09.00 WIB, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten dan kota untuk 12.701.985 KPM. Pada pekan depan, targetnya PT Pos sudah membayarkan BLT BBM minimal 90 persen dari target, yaitu 18.585.000 KPM.
