Menko PMK akan pimpin pemakaman Prof Azyumardi Azra

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan memimpin langsung upacara pemakaman Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra di TMP Kalibata Jakarta Selatan.

"Kalau tidak perubahan Pak Muhadjir Effendy yang akan memimpin upacara pemakaman," kata Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya di Gedung Dewan Pers usai melaksanakan salat gaib di Jakarta, Senin.

Akan tetapi, sambung dia, hal tersebut belum bisa dipastikan sepenuhnya karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi perubahan.

Almarhum Azyumardi Azra, kata dia, dijadwalkan tiba di Tanah Air sebelum pukul 22.00 WIB di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Setelah proses administrasi dan lainnya selesai, selanjutnya jenazah akan disemayamkan di UIN Ciputat.

"Sekali lagi ini update terus berkembang kalau nanti tiba ada pergeseran waktu kedatangan kemudian proses bergeser dari bandara ke rumah duka atau pemakaman akan kami sampaikan," ujar dia.

Baca juga: Wasiat terakhir Prof. Azyumardi Azra

Baca juga: Dubes Hermono akan antar jenazah Prof Azyumardi Azra ke Tanah Air

Pada kesempatan itu, Agung mengenang sosok cendekiawan Muslim tersebut merupakan orang yang begitu santun dan bersahaja. Meskipun telah diakui dan disegani di dalam maupun luar negeri, Prof Azyumardi tidak pernah menonjolkan kemampuannya.

Prof Azra diketahui mendapatkan kehormatan Commander of the Order of British Empire dari Kerajaan Inggris. Tidak hanya itu, ia juga menerima penghargaan Order of Rising Sun: Gold and Silver Star dari Kaisar Jepang tahun 2017.

Khusus di Dewan Pers, Agung dan anggota lainnya tak jarang merasa malu dengan sikap dan kerendahan hati dari Prof Azyumardi. Sebagai contoh, sebagai seorang cendekiawan, akademisi dan Ketua Dewan Pers almarhum tidak pernah neko-neko soal kendaraan atau fasilitas.

"Artinya, kalau sekelas beliau harusnya sudah hight class tapi tidak dengan beliau," ujarnya.

Contoh lainnya, saat dinas ke luar kota Azyumardi Azra juga tidak pernah menuntut harus mendapatkan layanan bisnis, dan meminta untuk tetap disamakan dengan anggota lainnya di kelas ekonomi.