Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyarankan dilakukan tes urine secara mendadak setiap saat untuk melumpuhkan jaringan narkoba tanpa menyeret aparat Korps Bhayangkara ikut serta dalam jaringannya bahkan ikut menikmatinya.
"Salah satu cara terampuh mencegah dan mengatasi jebakan bisnis hitam narkoba, agar tidak menyasar aparat kepolisian adalah lakukan tes urine secara mendadak setiap saat. Hukum seberat-beratnya aparat yang memperoleh hasil positif dalam uji klinis itu," kata Pangeran, di Jakarta, Sabtu, terkait penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.
Pangeran mengatakan kejahatan narkoba yang menjadi target kepolisian untuk diberantas, namun faktanya juga menyisakan persoalan yang rawan bagi aparat kepolisian.
Hal itu, menurut dia, karena dunia narkoba merupakan kejahatan dengan perputaran uang senilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
"Artinya bisnis narkoba telah menjadi dunia kejahatan yang amat rentan bagi aparat kepolisian untuk tidak ikut arus di dalamnya. Di sini tantangan terbesar yang dihadapi Kapolri," ujarnya pula.
Dia mengingatkan bahwa aparat kepolisian adalah aparat penegak hukum yang harus berdiri di depan untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba.
Karena itu, dia menilai sudah tepat apabila saran beberapa pihak yang meminta seluruh oknum dan personel kepolisian terlibat kasus narkoba diperiksa secara terbuka dan transparan.
"Pemeriksaan secara terbuka dan transparan itu sudah tepat, karena penyalahgunaan narkoba adalah musuh besar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda," ujarnya pula.
Berita Terkait
Puluhan pegawai Kejari Bangka Selatan lakukan tes urin
3 Juli 2024 14:17
Kemenkumham Bangka Belitung tes urin petugas lapas narkotika
23 Mei 2023 17:14
Komisi III DPR: uji kelayakan Capim-Dewas KPK digelar 18-21 November
15 November 2024 15:57
Tujuh tahanan kabur, Komisi XIII DPR sidak Rutan Kelas I Salemba
14 November 2024 10:09
Anggota DPR usul siswa diwajibkan membaca 15-30 menit sebelum belajar
14 November 2024 08:53
Rapat paripurna setujui RUU DKJ jadi usul inisiatif DPR RI
12 November 2024 12:21
Ketua Komisi VIII DPR: revisi UU haji perlu dikebut
8 November 2024 10:07
Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks
5 November 2024 11:46