Pangkalpinang (ANTARA) - Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof Dr.Ibrahim, M.Si yang baru dikukuhkan menjadi Guru besar bidang ilmu politik di UBB menyampaikan problematika kebangsaan dalam pidato pengukuhannya.
"Sebuah problematika kebangsaan sepertinya amat penting untuk kita cermati bersama menyangkut banyak hal, baik menyentuh aspek individual, komunal maupun nasional," kata Ibrahim saat mengawali pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di kampus kite UBB, Rabu.
Ibrahim mengatakan setiap gelaran pemilu, identitas selalu menjadi persoalan krusial karena menjadi alat mobilisasi isu yang amat riskan untuk menimbulkan keretakan sosial di tengah kita.
Identitas yang awal mulanya sebagai given, menjadi alat yang ampuh untuk saling menegasi. Taruhan akan perpecahan ini amat besar karena menyangkut komitmen kebangsaan kita dan penghargaan atas keragaman.
Mungkin banyak pihak tidak menyadari bahwa politik identitas dalam politik elektoral akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya yang akan bergeser dari produk politik menjadi produk keseharian dan pada titik ini kita menyadari bahwa politisasi identitas bersifat destruktif.
Pada dimensi yang lebih luas, politisasi identitas terkoneksi oleh gagasan idealisasi demokrasi dimana kita sejauh ini menyepakati bahwa ruhnya masih harus kita perjuangkan.
"Saya menaruh perhatian pada isu ini, disamping karena ia menjadi salah satu kajian utama pada riset-riset saya, saya ingin sekali mengajak kita semua untuk memahami proses politik, baik elektoral maupun non elektoral secara objektif," kata Ibrahim.
Ibrahim juga mengajak semua masyarakat mengetahui bahwa politik identitas adalah sebuah persoalan akut yang akan melanda problem integrasi bangsa kita jika tidak di selesaikan karena identitas ini dimiliki semua orang dan siapapun bisa memainkan politik identitas, namun yang tidak boleh dimainkan itu adalah politisasi identitas untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek.
Dan yang menjadi musuh kita bukanlah politik identitas namun politisasi identitas untuk kepentingan kursi kekuasaan yang dimanipulasi menjadi kepentingan kekuasaan, sehingga ini harus dihindari.
Di Grup WhatssApp dan media sosial sekarang sudah mulai panas dan sebelum ada calon yang dinyatakan permanen sebagai devinitif calon, sekarang sudah mulai muncul apologi dan pembelaan yang berlebihan.
Politik identitas yang terpecah dua ini dimana mereka menyebut diri sebagai kaum nasionalis dan kaum agamis belahan ini yang terus berkristalisasi hingga di pilkada nanti.
"Jika pilkada selesai ini terus bermunculan disebutlah politik identitas, namun jika pilkada selesai dan ini selesai inilah yang disebut politisasi identitas," ujarnya.
