Mantan PM Italia salahkan Presiden Ukraina atas perang dengan Rusia

Roma (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada Minggu (12/2) menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy atas perang dengan Rusia, sehingga Berlusconi menyatakan bila dirinya masih menjabat sebagai kepala pemerintahan, dia tidak akan menemui Zelenskyy.

Berlusconi (86 tahun) kerap membanggakan persahabatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pada September lalu pernyataan Berlusconi, bahwa Putin terpaksa berperang dan ingin menempatkan "orang baik" untuk memimpin di Kiev, sempat membuat kehebohan.

Berlusconi merupakan pemimpin partai konservatif Forza Italia yang termasuk dalam koalisi pemerintahan Italia saat ini.

Komentar Berlusconi muncul setelah Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada Jumat (12/2) menuding Prancis membahayakan persatuan Uni Eropa soal Ukraina setelah penyelenggaraan makan malam Prancis-Jerman di Paris dengan Zelenskyy dan tidak mengundang sekutu Eropa lainnya.

"Saya tidak akan berbicara dengan Zelenskyy karena kita sedang menyaksikan kehancuran negaranya dan pembantaian tentara serta warga sipil," kata Berlusconi kepada wartawan.

Berlusconi menyebut jika saja Zelenskyy menghentikan penyerangan terhadap dua republik separatis di Donbass, perang tidak akan terjadi.

"Jadi saya menilai sangat, sangat negatif, perilaku pria ini (Zelenskyy)," lanjut Berlusconi.

Berlusconi juga mendesak Amerika Serikat untuk menekan Zelenskyy dengan mengancam akan memberhentikan pengiriman senjata ke Ukraina, sekaligus menjanjikan program bantuan besar-besaran bila gencatan senjata segera disepakati.

Kantor Meloni menyatakan dukungan pemerintahan Italia kepada Ukraina adalah "tegas dan meyakinkan, dengan jelas dinyatakan dalam program dan terkonfirmasi melalui seluruh pemungutan suara parlemen yang mayoritas mendukung eksekutif".

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, juga anggota partai Forza Italia, mencuit di Twitter bahwa partainya "selalu memperjuangkan kemerdekaan Ukraina, bersama-sama Eropa, NATO, dan Barat."

Sumber: Reuters