Manggar, Babel (ANTARA) - Bupati Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Burhanuddin menegaskan tidak ada pemberhentian tenaga honorer, karena tenaga mereka dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Tidak ada pemberhentian tenaga honorer atau tenaga kontrak, bahkan setiap OPD sudah menyiapkan anggaran untuk gaji honorer sampai Desember 2023," ujarnya usai apel bersama hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri 1444 Hijriah di Manggar, Rabu.
Bupati mengatakan itu menjawab keresahan para tenaga honorer akan nasib mereka yang diselimuti rasa kekuatiran atas kontraknya diputuskan karena keterbatasan anggaran APBD untuk pembayaran gaji.
"Pada prinsipnya kita menjamin tidak ada pemberhentian honorer tahun ini, bahkan anggaran untuk gaji mereka awalnya sampai November sudah kita anggarkan hingga Desember 2023," ujarnya.
Bupati mengingatkan para tenaga honorer untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai tenaga honorer, menjaga marwah daerah dan lingkungan kerja.
"Kendati tidak pemberhentian tenaga honor, OPD juga tidak boleh melakukan penambahan honorer. Terutama untuk menggantikan honorer yang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ujarnya.
Bupati menegaskan tidak boleh penambahan tenaga honor terutama yang istilahnya "tambal sulam"
"Karena gaji mereka dari Dana Alokasi Umum, harus berkoordinasi dengan kepala daerah jangan ambil keputusan sendiri," tegas bupati.
Terkait nasib honorer yang masih berijazah SMA/sederajat, bupati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar dapat mengikuti tes seleksi P3K.
"Honorer berijazah SMA sudah kita usulkan juga, termasuk itu honorer TU sekolah. Semua pegawai honorer yang kerja sudah belasan tahun, diusulkan untuk P3K," ujarnya.
