Pj Gubernur Suganda serahkan LKPD 2022 kepada BPK Perwakilan Babel

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

"Penyerahan LKPD tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 191 ayat 2, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Pj Gubernur Babel Suganda di Pangkalpinang, Selasa. 

Ia mengatakan jika LKPD yang disampaikan hari ini masih ada yang harus dibenahi. Pemprov Babel siap menindaklanjuti hal tersebut sesegera mungkin, sesuai dengan rekomendasi dan arahan dari BPK. 

"Pertama-tama kami mohon maaf, atas adanya keterlambatan dalam menyampaikan LKPD ini. Selanjutnya kami mohon, agar dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya. 

Ia menyampaikan untuk rekan-rekan di BPK untuk membantu penyerapan anggaran, agar kedepannya tata kelola keuangan di Pemprov Babel semakin baik. 

Baca juga: Pj Gubernur: Pelaporan LKPD 2022 Babel terlambat

Sementara itu lampiran-lampiran yang dicantumkan dalam LKPD Pemprov Kepulauan Babel tahun anggaran 2022, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, hasil reviu inspektorat, laporan keuangan BUMD, surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah dan ikhtisar kinerja kepala daerah. 

Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Babel Sudarminto Eko Putra, mengapresiasi kerja keras jajaran Pemprov Babel yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan LKPD tahun anggaran 2022 untuk diperiksa. 

"Laporan keuangan yang diserahkan Pj Gubernur Kepulauan Babel sudah dilengkapi dengan pernyataan reviu oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Babel dan telah diuji penyajiannya dengan metode analitis oleh tim pemeriksa," katanya. 

Menurut dia dari laporan keuangan yang diterima, tidak menemukan saldo yang tidak balance, sehingga laporannya kami nyatakan dapat diperiksa (auditable). 

Ia mengharapkan Pj Gubernur Babel dan jajaran terus berusaha mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

"Tentunya dalam pemeriksaan, kami senantiasa menegakkan independensi, integritas dan profesionalisme (IIP). Kami harap, Pemprov Babel dapat bersama-sama menegakkan IIP tersebut," katanya. 

Turut mendampingi Pj Gubernur Kepulauan Babel dalam kegiatan tersebut, Asisten III Babel Yunan Helmi, Inspektur Inspektorat Babel Susanto dan Kepala Bakeuda Babel M Haris.