Jakarta (Antara Babel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan
jajarannya agar tidak kalah dengan "Gojek" selaku penyedia jasa angkutan
kendaraan bermotor roda dua yang menerapkan sistem aplikasi dalam
jaringan atau "online".
"Kalau Gojek saja bisa atur tukang ojek di mana-mana. Masak kita
tidak bisa atur aparat dan rakyat," ujarnya dalam seminar tentang otoda
yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para kepala daerah,
anggota parlemen, dan pengusaha di Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, dia menginstruksikan Kemendagri dan Kemenkominfo
untuk segera membangun aplikasi yang bisa mengatur sistem pemerintahan
dalam kerangka melayani masyarakat.
"Dengan adanya aplikasi itu nantinya akan bisa digunakan untuk
mengatur aset-aset pemerintah. Rakyat juga bisa melapor jalan rusak,
persoalan sampah. Jadi tidak perlu lagi kirim surat melalui RT/RW. Cukup
dengan aplikasi itu," ujarnya.
Aplikasi tersebut, lanjut Wapres, setidaknya sudah bisa digunakan
oleh beberapa kota yang telah memiliki konsep "smart city", seperti
Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
"Smart city itu sendiri menggabungkan sistem pemeritahan dengan
teknologi karena bagaimanapun teknologi bisa membantu memperlancar
pemerintah. Namun teknologi yang diaplikasikan tidak boleh melanggar
aturan," katanya.
Program itu juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah meninggalkan sistem pemerintahan sentralistik.
"Oleh sebab itu yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu daerah
adalah kemampuan para pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Apalagi sekarang anggaran DAU dan DAK (Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi
Khusus) tidak diatur, namun dengan batasan-batasan tertentu," katanya
menambahkan.
Wapres secara teknis mengarahkan pembangunan sistem aplikasi
pemerintahan tersebut melalui program KTP elektronik yang sudah berlaku
secara nasional. "Gabungkan saja dengan e-KTP agar lebih gampang dan
Wapres : Masak Pemerintah Kalah Sama "Gojek"
Selasa, 26 April 2016 14:19 WIB
Kalau Gojek saja bisa atur tukang ojek di mana-mana. Masak kita tidak bisa atur aparat dan rakyat.