Zagreb (Antara Babel) - Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan pada Selasa bahwa negara itu seharusnya memiliki jarak yang sama terhadap semua agama menyusul sebuah seruan dari ketua parlemen Turki untuk membuat konstitusi baru menghapus rujukan-rujukan kepada sekularisme.
Erdogan mengatakan dalam komentarnya yang disiarkan melalui televisi dalam lawatan ke Zagreb bahwa Ketua Parlemen Ismail Kahraman telah menyampaikan pandangannya sendiri ketika ia mengatakan Turki memerlukan sebuah konstitusi agama.
Proposal tersebut tak sejalan dengan prinsip-prinsip mendirikan republik Turki, yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi sekuler, katanya.
"Pandangan saya sudah diketahui soal ini ... Realitasnya ialah bahwa negara seharusnya punya jarak yang sama dari semua keyakinan agama ... Inilah laisisme (kebijakan tidak berdasar pada agama)," kata Erdogan seperti dikutip Reuters.
Kahraman mengatakan pada Senin malam bahwa Turki yang mayoritas berpenduduk Muslim memerlukan sebuah konstitusi agama.
Komentar-komentarnya pun memprovokasi kecaman penentangan dan protes singkat di jalan raya pada Selasa. Ia kemudian mengatakan bahwa komentarnya itu merupakan "pandangan pribadi" dan bahwa konstitusi baru itu hendaknya menjamin kebebasan beragama.
Turki mengamandemen Undang-Undang Dasar 1924, empat tahun kemudian menghapus Islam sebagai agama resmi negara. Para ahli sejarah memandang langkah itu merupakan dasar dari Republik Turki yang modern, demokratis dan sekuler. Konstitusi yang berlaku saat ini tidak menonjolkan agama manapun.
Turki berpenduduk mayoritas Muslim Sunni tetapi diperkirakan seperlima dari 78 juta penduduknya pengikut Alevi, yang beraliran Syiah, Sufi dan tradisi Anatolia. Turki juga memiliki 100.000 orang yang beragama Kristen dan 17.000 Yahudi.
Satu survei Pew pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 12 persen orang Turki menginginkan Syariah, hukum yang berlandaskan Islam.
