Belitung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Penyandang Disabilitas (IKPD) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan hasil riset aksi aksesibilitas jalan dan fasilitas umum yang ramah serta inklusif bagi penyandang disabilitas kepada pihak terkait di daerah itu.
"Riset aksi ini kami lakukan untuk melihat dan memperoleh gambaran umum apakah infrastruktur yang dibangun di Belitung sudah inklusi atau belum," kata Ketua Tim Pelaksana Program Riset Aksi IKPDB Mustafa di Tanjung Pandan, Selasa
Disampaikannya, riset tersebut juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
"Hasil riset aksi ini juga diharapkan mendorong terciptanya kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu termasuk penyandang disabilitas," ujarnya.
Ia menyampaikan, pelaksanaan riset aksi tersebut dilakukan pada 15 dan 18 September 2023 di sebanyak empat titik diantaranya adalah jalan Sriwijaya, jalan Endek, pantai wisata Tanjung Pendam, dan Masjid Agung Al-Mabrur Tanjung Pandan.
"Misalnya, mengapa kami memilih jalan Sriwijaya karena di sana sudah ada fasilitas dibangun oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas namun keberfungsiannya masih belum sesuai," katanya.
Mustafa menyampaikan, hasil riset aksi di sebanyak empat titik lokasi tersebut didapatkan kesimpulan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil riset di lapangan, masih ditemukan adanya trotoar yang seharusnya digunakan ole penyandang disabilitas namun dipergunakan oleh pedagang untuk berjualan.
"Misalnya di jalan Endek trotoarnya bergelombang dan putus-putus sehingga menyulitkan bagi laju kursi roda dan pas di ujung jalan kalau sore sudah banyak pedagang yang menaruh barang dagangannya ditambah juga ramai parkir mobil," katanya.
Ia berharap, ke depannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung dapat inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Bendahara Program Riset Aksi IKPD Belitung, Diah Puspitasari di Tanjung Pandan, Selasa berharap riset aksi ini ke depannya dapat menjadi acuan atau masukan dalam menyusun kebijakan.
"Sehingga bangunan ataupun jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah dapat lebih inklusi," katanya.
Ia menyampaikan, di samping empat titik riset aksi tadi, IKPDB melihat masih banyak tempat-tempat lain yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.
"Walaupun ada namun belum memenuhi semuanya, misalnya ada di beberapa kantor mereka sudah membangun bidang miring namun terkadang kalau bangunan yang dua tingkat tangganya masih licin dan tidak ada pegangan sehingga ke depannya kami harapkan bisa diperbaiki agar kami bisa beraktivitas dengan kemandirian, aman, dan nyaman," ujarnya.
