Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Pupuk Indonesia berupaya memastikan para petani di daerah ini mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
"Kemarin kami sudah melakukan pertemuan guna membahas kebutuhan pupuk untuk petani di Bangka Barat, kami berharap dari hasil pembahasan bersama pimpinan PT Pupuk Indonesia ini bisa meningkatkan pelayanan, terutama memastikan para petani mendapatkan pupuk yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu," kata Bupati Bangka Barat Sukirman, di Mentok, Selasa.
Pertemuan dengan pimpinan Pupuk Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut dari program kebijakan pupuk nasional yang akan diujicobakan oleh Kementerian Perekonomian di seluruh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tahun ini akan melakukan uji coba penerapan kebijakan pupuk nasional, kami harapkan kebijakan ini bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga para petani terbantu," katanya.
Ia mengatakan, selama ini sudah menerima sejumlah keluhan dari petani terkait ketersediaan dan harga pupuk.
Dengan adanya kebijakan pupuk nasional ini diharapkan bisa memutus mata rantai penyaluran pupuk, sehingga distribusi semakin cepat dan lebih murah.
"Dengan kunjungan Pupuk Indonesia bersama tim ke Bangka Barat, kami segera tindaklanjuti. Untuk teknis pelaksanaan akan ditangani dinas terkait untuk dibahas lebih lanjut," katanya pula.
Pada pertemuan dengan Bupati Sukirman itu, Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi mengatakan tujuan kunjungan ke Bangka Barat salah satunya untuk menggali informasi yang akan dijadikan dasar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani.
"Kami memberikan pelayanan pupuk subsidi dan nonsubsidi, hari ini kami ke Bangka Barat untuk menggali berbagai macam persoalan dan usulan-usulan yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk nasional di Babel," kata Rahmat.
Ia mengatakan kebijakan pupuk nasional saat ini sudah direalisasikan di berbagai daerah dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 250 ribu hektare pada berbagai komoditas.
Jumlah komoditas yang diberikan subsidi hanya sembilan komoditas, yaitu masing-masing tiga komoditas pada sektor perkebunan, hortikultura dan komoditas tanaman pangan.
"Jenis pupuk dua, yaitu urea dan NPK. Kini, pupuk subsidi berubah menjadi bantuan langsung pupuk, salah satu komoditas sawit yang kami bina dalam program makmur adalah sawit perkebunan rakyat. Inti dari program ini adalah petani bisa mendapatkan akses pada teknologi dan pendanaan serta pasar yang jelas," katanya lagi.
Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan pupuk nasional ini akan membuat harga pupuk nonsubsidi dan pupuk subsidi menjadi sama. Misalnya pupuk urea dengan subsidi Rp2.300/kilogram, nonsubsidi dijual dengan antara Rp7.000-Rp8.000/kilogram ke petani.
Pada kebijakan ini semua toko tidak ada lagi perbedaan harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi, yang membedakan setiap petani itu dibukakan rekening BRI yang uangnya diisi pemerintah, jadi petani akan menebus pupuk di toko dengan harga sama, namun dengan menggunakan uang yang sudah disubsidi pemerintah di rekening masing-masing.
"Seandainya uang tidak cukup, petani bisa menambah volume pupuk dengan menggunakan dana mandiri," katanya lagi.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi salah satu daerah yang tahun ini akan dijadikan lokasi uji coba penerapan kebijakan pupuk nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini dipertimbangkan karena jumlah subsidi tidak banyak dan lokasi dalam satu pulau.
"Jadi kalau ada apa-apa kami bisa cepat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu kami minta dukungan dari Bupati Bangka Barat agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi acuan bagi kebijakan secara nasional," katanya pula.
Dalam pelaksanaan di lapangan, kebijakan ini akan melibatkan langsung kelompok petani dan di setiap kelompok yang ikut program ini akan ditempatkan pendamping agar penerapan pupuk yang efektif dan efisien, sehingga produktivitasnya meningkat.
Rahmat mengatakan tujuan program makmur ini dibentuk supaya petani mendapat kepastian harga pupuk yang kompetitif, tepat waktu, serta mendapatkan pupuk yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Dalam program Bina Makmur ini kami membuat ekosistem, mendata jumlah petani, sehingga untuk pupuk tidak melalui kios-kios. Jadi pupuk akan langsung kepada mitra yang menjadi kepala projek. Dengan pola ini otomatis harga pupuk berbeda dengan harga di kios-kios, sehingga para petani akan mendapatkan akses pupuk langsung dari mitra yang menaungi petani," ujarnya.
Dengan program ini petani ini tidak mendapat pupuk yang abal-abal karena tim petugas lapangan akan mengunjungi untuk melihat dan setelah didata apa kebutuhan pupuknya, berapa ton, di musim apa.
"Itu akan didistribusikan ke lokasi yang sudah ditetapkan dalam program ini," katanya lagi.
Untuk menjadi pengecer, Pupuk Indonesia mensyaratkan harus memiliki KTP, NPWP, NIB, dan data luas bangunan, selanjutnya akan dilakukan survei lokasi, pertimbangan potensi dan sasaran penjualan.
