Bangka Belitung fokus jaga distribusi beras demi mengendalikan inflasi

Pangkalpinang (ANTARA) - Beras merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan tingkat konsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan produksi provinsi ini. Oleh karena itu, demi menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi, pemerintah daerah lebih memfokuskan menjaga distribusi beras.

Menjaga distribusi dari daerah sentra penghasil beras di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memang sangat penting, mengingat hasil beras petani lokal hanya 3 persen dalam memenuhi konsumsi beras lokal, sementara 97 persen dipasok dari luar daerah.

Produksi beras lokal minim ini tentunya tidak sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat sekitar 98,2 kilogram beras per tahun. Artinya, dengan jumlah penduduk Babel sekitar 1,5 juta jiwa maka setiap tahun masyarakat menyantap beras kurang lebih  147.300 ton.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Babel, produksi beras lokal pada 2019 sebanyak 28.779 ton lalu meningkat pada 2020 sebanyak 33.978 ton, dan pada 2021 kembali melesat menjadi 41.785 ton.

Meski produksi beras petani dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat, pada 2023 diperkirakan produksi beras petani mengalami penurunan signifikan sebagai dampak kemarau dan perubahan iklim El Nino yang diperkirakan akan berlangsung hingga minggu kedua November tahun ini.

Demi menjaga stabilitas pangan khususnya beras, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih memfokuskan peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan, agar distribusi kebutuhan pokok ke masyarakat semakin lancar.

Sebagai daerah kepulauan, tantangan dalam pemasokan kebutuhan pokok khususnya pangan di Bangka Belitung cukup besar, seperti gelombang tinggi dan cuaca ekstrem di laut yang menghambat lalu lintas kapal laut.

Meskipun demikian, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung memastikan stok pangan khususnya beras masih aman hingga Februari 2024 karena pasokan dari daerah penghasil beras berjalan dengan lancar.

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengingatkan pelabuhan harus memprioritaskan bongkar kapal-kapal bermuatan sembako, guna menjaga stabilitas stok dan harga pangan khususnya beras.

Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Jika pemasokan kebutuhan pokok masyarakat terhambat di pelabuhan maka  berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan dan harga bisa melambung tinggi yang memicu inflasi di Negeri Serumpun Sebalai itu.

Untuk Provinsi Kepulauan Babel, inflasi tertinggi sempat dialami pada Juli 2023 sebesar 7,77 persen. Namun, berhasil dikendalikan menurun hingga 3,55 persen pada September 2023 dalam rentang target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Namun demikian, angka inflasi tersebut tetap harus diwaspadai dengan melakukan strategi dengan pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang dilakukan tim pengendali inflasi pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Tidak hanya itu, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium, guna mengendalikan inflasi yang dipicu kenaikan harga komoditas tersebut.

Berdasarkan hasil rapat tentang kesepakatan harga beras premium dan medium di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harga beras premium untuk Pulau Bangka Rp14.100 per kilogram dan beras premium di Pulau Belitung dijual Rp14.400 per kilogram.

Adapun harga beras medium di Pulau Bangka dijual Rp13.300 per kilogram dan beras medium di Pulau Belitung dijual Rp13.100 per kilogram. Sementara itu, untuk harga ke konsumen akhir beras premium dan medium di Pulau Bangka dan Belitung hanya ditambah Rp500 per kilogram.

"Kami minta distributor atau agen menjual harga beras sesuai dengan HET," kata Suganda.

Kepala Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Babel Fadjri Djagahitam mengatakan Disperindag bersama Polda Babel dan Bank Indonesia telah menyosialisasikan HET beras tersebut ke distributor, agen dan pedagang.

Untuk hari ini sosialisasi dilaksanakan di dua pasar tradisional yang ada di Kota Pangkalpinang, yaitu Pasar Pagi dan Pasar Ratu Tunggal dengan memasang sejumlah spanduk dan selebaran kepada pedagang dan konsumen.

Ketentuan mengenai harga jual paling tinggi beras premium dan medium di Pulau Bangka ini berlaku mulai 11 hingga 31 Oktober 2023 sehingga seluruh pelaku usaha harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Apabila tidak mematuhi edaran tersebut, maka pihaknya bersama dengan Tim Satgas Pangan Babel akan menindak tegas kepada para pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

General Manager Regional 2 PangkalBalam Ahcmad Yoga Suryadarma menyatakan Pelabuhan Pangkalbalam terus melakukan pembenahan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran bongkar muat barang dan arus penumpang kapal di pelabuhan ibukota provinsi itu.

Dalam meningkatkan kinerja pelabuhan, Pelindo Pangkalbalam bersama PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Tanjung Priok akan mentransformasi operasi dan pemutakhiran sistem di Pelabuhan Pangkalbalam yang lebih moderen.

Hal ini menjadi bagian dari serah operasi terminal nonpetikemas Pelabuhan Pangkalbalam kepada Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) dan serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan pascamerger Pelindo.

Transformasi operasi pelabuhan ini nantinya kinerja operasional dapat meningkat dan pelayanan menjadi lebih baik, sehingga semakin mengoptimalkan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai pintu gerbang perekonomian masyarakat Pulau Bangka.

Peran keberadaan Pelabuhan Pangkalbalam sangat penting dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, karena pelabuhan ini terletak di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana sekitar 85 persen arus barang keluar masuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui Pelabuhan Pangkalbalam.

Ketua TKBM Pangkalbalam Ghazali mendukung penuh Pelindo Regional 2 dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan sehingga dapat mengembalikan kejayaan Babel sebagai jalur perdagangan domestik dan dunia.

Pelabuhan Pangkalbalam sangat penting sehingga perlu dijaga, ditata keberadaannya baik itu K3, landasan dermaga, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas TKBM dalam melakukan bongkar muat barang, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat.

"Kami siap membongkar dan mendistribusikan kebutuhan pokok dalam 24 jam. Hanya, kendala yang dihadapi sekarang ini adalah operasional gudang penerima barang hanya buka hingga pukul 19.00 WIB, bahkan ada pukul 17.00 WIB gudang-gudang distributor ini sudah tutup," katanya.


Gencarkan pangan murah

Dalam mengendalikan harga beras ini, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Babel bersama Bulog menggencarkan operasi pasar pangan murah guna menekan inflasi dan membantu ekonomi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Kepulauan Babel Edi Romdoni mengatakan gerakan pangan murah secara serentak di 410 titik tersebar di 38 provinsi dan 260 kabupaten/kota se-Indonesia, agar masyarakat secara langsung menikmati harga pangan distributor.

Misalnya, harga beras medium hanya Rp53.000 per kampil (satu kampil berisikan 5 kilogram beras) atau lebih murah dibandingkan harga pasaran Rp57.000 per kampil. Sementara harga beras premium hanya Rp57.000 per kampil atau lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Harga beras medium pada gerakan pangan murah ini hanya Rp53.000 per kampil atau di bawah harga pasaran Rp57.000 per kampil  sehingga dapat menekan kenaikan harga beras di pasaran yang rata-rata naik kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.

Program pangan murah ini akan berdampak terhadap penurunan inflasi.

Guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat, Babel masih mengandalkan 97 persen beras dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa, Sumatera dan daerah lainnya.

Namun, masyarakat jangan terkecoh dengan El Nino ini karena jika tidak ada perubahan iklim ini saja, Babel hanya mampu menyumbang 3 persen terhadap kebutuhan beras masyarakat daerah ini.

Dampak El Nino ini hanya terjadi di daerah-daerah penghasil beras seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya, sementara itu Babel hanya sebagian saja karena bukan daerah penghasil padi.

"Alhamdulillah, stok beras di Babel mencukupi hingga awal tahun nanti karena pasokan dari daerah sentra produksi berjalan lancar," katanya.

Pimpinan Bulog Cabang Bangka Ahmad Fahmi Yasin memastikan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kepulauan Babel mencapai 1.900 ton dan cukup hingga Januari 2024 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dalam minggu akan datang lagi pasokan baru untuk memperkuat stok beras di gudang Bangka dan Belitung sehingga dipastikan stok beras aman hingga Januari tahun depan," katanya.

Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakana telah menyalurkan sebanyak 10,7 ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke warga rawan pangan guna mengendalikan kenaikan harga beras.

Cadangan beras pemerintah tersebut disalurkan kepada sebanyak empat dari lima kecamatan di daerah itu yakni Badau, Selat Nasik, Membalong, dan Sijuk. Sementara itu, beras CBP tidak disalurkan di Kecamatan Tanjung Pandan karena belum rawan pangan.

Penyaluran beras CBP tersebut diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga beras di daerah itu dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga membantu warga rawan pangan untuk memenuhi kebutuhan beras di tengah kenaikan harga beras yang terjadi sekarang ini.

Dalam mengendalikan harga beras ini, Pemkab Belitung juga melakukan sejumlah langkah guna mengendalikan kenaikan harga beras salah satunya adalah menggelar operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Perum Bulog Belitung.

Operasi pasar beras SPHP tersebut rutin digelar setiap minggu guna membantu masyarakat mendapatkan beras kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Harga beras dijual sesuai dengan ketetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan HET Beras di Tingkat Konsumen untuk Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp11.500 per kilogram.

Selain itu, Pemerintah Pusat telah menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah untuk tiga bulan yaitu September sebanyak 83.930 kilogram bagi 8.393 kepala keluarga, Oktober sebanyak 78.870 kilogram bagi 7.887 kepala keluarga. Sedangkan November masih dalam pendataan berapa jumlah penyaluran beras tersebut.

Untuk menjaga stabilitas harga, masyarakat juga diminta tidak membeli beras hanya pada satu merek tertentu.