Belitung (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rudi Hartono meminta pemerintah provinsi mengawasi distribusi beras, guna menjaga stabilitas harga beras di provinsi itu.
"Kami minta pihak pemerintah provinsi dapat benar-benar mengawasi distribusi baik premium maupun medium," katanya di Tanjung Pandan, Minggu.
Menurut dia, pengawasan distribusi beras yang dilakukan di sejumlah distributor bertujuan untuk memastikan ketersediaan beras dan harga beras yang dijual kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, kata Rudi, pengawasan tersebut juga dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindakan penimbunan beras dan pengoplosan beras oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Sehingga pada saat pemprov melakukan sidak lakukanlah sidak bukan hanya dikunjungi sehingga masyarakat mendapatkan harga beras yang sesuai dengan kualitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan sehingga kebutuhan beras sangat bergantung dengan pasokan dari luar daerah.
Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa melakukan swasembada beras sendiri.
Oleh karena itu, harga beras di Provinsi Bangka Belitung sangat bergantung dengan harga beras yang dijual oleh pihak distributor ketika mengambil beras dari pihak produsen.
"Pemprov Babel melalui dinas perdagangan memang sudah menggelar pasar murah yang ditujukan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi itu penanggulangan sementara bukan berkelanjutan," katanya.
Ia menyambut baik, adanya surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Babel terkait HET Beras premium dan medium baik di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.
"Namun sangat disayangkan SE itu berlaku hanya sampai 31 Oktober. Apakah setelah 31 Oktober nanti akan ada harga baru karena mereka mendatangkan beras baru jadi ada beberapa kemungkinan," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah provinsi bisa menindak tegas distributor yang menjual beras di atas HET.
"Kemudian saya harapkan juga pemprov bisa berkunjung ke produsen beras melakukan peninjauan berapa harga beras di sana sekaligus menjalin kerjasama di tengah kondisi dan situasi sekarang ini," katanya.
Berita Terkait
Kakanwil Harun Sulianto sambangi Ketua DPRD Babel
14 November 2024 21:26
Ketua Komisi II DPRD Babel bahas persoalan Jamkrida tindaklanjuti surat peringatan dari OJK
13 November 2024 20:56
Ketum IKT sayangkan statmen keras Ketua Pansus ke Plt Bupati Bangka Tengah
13 November 2024 20:35
DPRD Babel sepakat APBD 2025 Rp2,56 triliun dan PAD Rp900 miliar
13 November 2024 20:21
Ketua Komisi II DPRD Babel: RPJPD 25 tahun kdepan tak lagi pertambangan tapi agro maritim
9 November 2024 17:55
DPRD Babel minta OPD petakan akar permasalahan masyarakat dan tentukan program prioritas
9 November 2024 12:23
DPRD Babel tambah target PAD 2025 menjadi Rp1 triliun
8 November 2024 21:34
DPRD Babel usulkan APBD Rp2,5 triliun dan PAD Rp1 triliun
8 November 2024 19:52